Ombudsman Kepri Perkuat Pengawasan Pungli di Pelabuhan Batam Center

Ombudsman Kepri memperkuat pengawasan untuk mencegah praktik pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Batam Center, menyusul dugaan intimidasi terhadap wisatawan mancanegara.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) secara sigap memperkuat pengawasan terhadap pelayanan publik. Langkah ini diambil menyusul adanya dugaan pungutan liar dan intimidasi yang dialami wisatawan mancanegara di Pelabuhan Batam Center, Kota Batam. Peristiwa ini menjadi perhatian serius bagi pihak berwenang.

Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Siadari, menegaskan bahwa insiden tersebut merupakan 'alarm' penting. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan fungsi kontrol, khususnya di pintu perlintasan internasional yang merupakan cerminan wajah Indonesia di mata dunia. Pengawasan yang lebih ketat sangat diperlukan.

Lagat juga menyoroti bahwa tanpa pengawasan yang memadai, potensi penyimpangan oleh oknum aparatur akan terbuka lebar. Praktik menyimpang oleh oknum ini menjadi momok yang harus diatasi, sehingga pengayaan etika bagi seluruh aparatur adalah hal krusial agar mereka senantiasa mengingat tugas dan tanggung jawabnya.

Respons Cepat Ombudsman dan Investigasi Internal

Menindaklanjuti dugaan praktik pungutan liar dan intimidasi, Ombudsman Kepri telah melakukan koordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan penanganan yang cepat dan tepat terhadap laporan yang masuk. Langkah ini menunjukkan keseriusan Ombudsman dalam menjaga integritas pelayanan publik.

Dari hasil komunikasi yang terjalin, pihak imigrasi membenarkan adanya dugaan praktik tersebut dan saat ini tengah dilakukan investigasi internal. Investigasi ini dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk mengungkap kebenaran dan menindak pihak yang terlibat. Proses ini diharapkan berjalan transparan.

Lagat menekankan bahwa penanganan kasus ini harus diiringi dengan langkah tegas dan tanpa kompromi. Sanksi yang diberikan harus mampu memberikan efek jera bagi para pelanggar, sekaligus menjaga integritas pelayanan publik secara keseluruhan. Penting juga untuk memberikan penghargaan bagi pegawai yang berprestasi dan menjaga integritas.

Transformasi Pelayanan Imigrasi dan Harapan Perbaikan

Secara objektif, Ombudsman Kepri mencatat adanya transformasi positif yang signifikan dalam wajah pelayanan imigrasi di Batam. Perubahan ini terlihat jelas jika dibandingkan dengan kondisi lima tahun silam, menunjukkan adanya upaya perbaikan berkelanjutan. Peningkatan kualitas pelayanan menjadi fokus utama.

Lagat melihat adanya kemauan kuat dari pihak Imigrasi untuk terus melakukan perubahan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Komitmen ini sangat diapresiasi, mengingat pentingnya pelayanan prima di pintu gerbang internasional. Upaya perbaikan ini harus terus didorong.

Kasus dugaan pungutan liar ini diharapkan dapat menjadi momentum penting untuk menyisir sisa-sisa praktik lama yang mungkin masih ada. Dengan demikian, proses percepatan terwujudnya wilayah birokrasi yang benar-benar bersih dan bebas dari korupsi dapat tercapai. Ini adalah langkah maju menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Peran Vital Masyarakat dalam Pengawasan Publik

Ombudsman Kepri juga secara aktif mengajak masyarakat untuk tidak ragu dan berani melaporkan jika menemukan praktik penyimpangan dalam layanan publik. Partisipasi aktif masyarakat sangat krusial dalam upaya menciptakan pelayanan yang bersih dan akuntabel. Setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan serius.

Peran masyarakat sangat besar dalam mengoreksi dan mengevaluasi kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur negara. Keberanian warga untuk mengadu akan membuat perbaikan menjadi lebih tepat sasaran. Pelaporan ini juga berfungsi sebagai shock therapy bagi pegawai yang cenderung melakukan praktik nakal.

Dengan sinergi antara Ombudsman, instansi terkait, dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan pelayanan publik di Pelabuhan Batam Center, khususnya, dan di Kepri secara umum, akan semakin baik. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam mewujudkan hal tersebut.

Sumber: AntaraNews