LIVE

Ombudsman Bongkar Borok ASN Jateng, Ada Minta Imbalan Layani Masyarakat

Meskipun nilainya kecil, praktik petty corruption ini terjadi secara masif dan akan langsung terasa oleh masyarakat.

ombudsman jateng
Ilustrasi (Istimewa)
Ilustrasi (Istimewa) (@ 2023 merdeka.com)

Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah mengungkap banyak laporan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih meminta imbalan saat melayani masyarakat. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah, Siti Farida mengatakan petty corruption atau korupsi kecil-kecilan tidak boleh dianggap sepele.

Dia menegaskan, meskipun nilainya kecil, praktik ini terjadi secara masif dan akan langsung terasa oleh masyarakat.

"Bentuk maladministrasi berupa permintaan imbalan berupa uang/barang termasuk yang paling banyak dilaporkan," kata Siti Farida saat memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, Rabu (10/12).

Ada 5 Maladministrasi yang Dilaporkan ke Ombudsman Jateng

Dia menyebut ada lima dugaan maladministrasi yang dilaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah selama 2025.

"Terbanyak adalah penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, tidak memberikan pelayanan, pengabaian kewajiban dan permintaan imbalan berupa uang atau barang," ungkapnya.

Dia mengingatkan kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik di Jawa Tengah agar berkomitmen dalam mencegah praktik korupsi, khususnya bentuk petty corruption yang sering terjadi di berbagai sektor pelayanan publik.

Dia menjelaskan, petty corruption berasal dari perilaku maladministrasi, seperti penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, tidak kompeten, diskriminasi, hingga permintaan imbalan.

"Ketika layanan yang harusnya mudah dan cepat justru dipersulit, sehingga menjadi potensi masyarakat untuk memberikan biaya tambahan atau gratifikasi kecil-kecilan. Ini pemicu terjadinya petty corruption,” jelasnya.

Tingkatkan Pelayanan dan Transparansi

Sejalan dengan semangat Hari Anti Korupsi Sedunia 2025 ini, Ombudsman RI mendorong penyelenggara pelayanan publik di Jawa Tengah untuk meningkatkan kualitas layanan, memperkuat transparansi, serta menerapkan prinsip zero tolerance terhadap maladministrasi.

Upaya ini menjadi kunci dalam menekan peluang terjadinya praktik korupsi di sektor pelayanan publik.

“Jika perilaku maladministrasi dibiarkan, maka akan membuka ruang bagi tindakan korupsi. Sebaliknya, prosedur yang mudah dipahami, ketepatan waktu, kepastian biaya, dan transparansi merupakan langkah pencegahan untuk melakukan korupsi,” pungkasnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Dani Mardanih
Editor Dani Mardanih
D
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Kesaksian Warga Sebelum Istri Tewas Dicekik Suami

{{caption}}
Pimpinan DPR Janji Cabut Status Tersangka 16 Mahasiswa Trisakti

{{caption}}
Demo Depan DPR Usai, Jalan Gatot Subroto Dibuka Lagi

{{caption}}
Istri Dicekik Suami Pakai Seprei hingga Tewas

{{caption}}
Aturan Baru, Lahan Pertanian Diperkuat untuk Swasembada Pangan

{{caption}}
Prabowo Puji Kinerja Petugas Haji

Topik Terkait
{{caption}}
Ombudsman Jambi Terima 262 Laporan Maladministrasi, Dominan Keluhan Lamban Layanan

Ombudsman Jambi mencatat 262 laporan masyarakat sepanjang Januari-Maret 2026, didominasi keluhan lamban layanan dan penundaan berlarut. Masyarakat didorong aktif melapor untuk perbaikan layanan publik.

Ombudsman Jambi
{{caption}}
Ombudsman RI Selamatkan Potensi Kerugian Masyarakat Rp130,26 Miliar pada 2025

Ombudsman RI berhasil menyelamatkan potensi kerugian masyarakat sebesar Rp130,26 miliar sepanjang tahun 2025, menegaskan perannya dalam pengawasan pelayanan publik yang berdampak sistemik dan transparan.

Pelayanan Publik
{{caption}}
Ombudsman Kalsel Ajak Warga Aktif Laporkan Maladministrasi Pelayanan Publik

Ombudsman Kalsel mengundang masyarakat untuk proaktif melaporkan berbagai persoalan pelayanan publik yang merugikan, demi mewujudkan perbaikan dan mencegah maladministrasi di Kalimantan Selatan.

Kalimantan selatan
{{caption}}
Skor Integritas Rendah, Sinergi Ombudsman KPK Aceh Diperkuat Awasi Pelayanan Publik

Ombudsman RI Perwakilan Aceh dan KPK memperkuat sinergi Ombudsman KPK Aceh dalam pengawasan pelayanan publik menyusul skor integritas rendah di banyak daerah, demi cegah korupsi.

Ombudsman Aceh
{{caption}}
Ombudsman Selesaikan 57 Laporan Masyarakat Senilai Rp11,6 Miliar di 2023

Adapun bentuk maladministrasi terbanyak adalah penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut.

Ombudsman RI
{{caption}}
Ombudsman Jateng Soroti Maraknya Pungli, Penjualan Seragam dan Kecurangan saat SPMB

Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida, mengungkapkan pihaknya masih menerima puluhan aduan terkait persoalan tersebut.

berita kontributor
{{caption}}
Ombudsman Jateng: Implementasi PP Tunas Tak Bisa Parsial, Kunci Perlindungan Anak Digital

Kepala Ombudsman Jawa Tengah menyoroti pentingnya implementasi menyeluruh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas, yang bertujuan melindungi anak dari ancaman digital. Mengapa pendekatan parsial tidak akan efektif dalam menciptakan ruang di

anak indonesia
{{caption}}
Ombudsman Jateng: Kesadaran Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Masyarakat Tetap Baik di Tengah Dinamika Opsen

Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah mengungkapkan Kesadaran Bayar Pajak Kendaraan Bermotor masyarakat tetap tinggi, meskipun ada dinamika terkait pemberlakuan opsen pajak yang sempat memicu perdebatan.

bapenda jateng
{{caption}}
Ombudsman Jateng Temukan Beton Terbengkalai di Proyek Jembatan

Tumpukan beton tersebut merupakan sisa material proyek pembangunan Jembatan Tambaksari yang tak kunjung terealisasi sejak 2022.

berita kontributor
{{caption}}
Gubernur Jateng Tegaskan Kinerja ASN WFH Jateng Harus Tetap Optimal

Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jawa Tengah mulai berlaku, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menekankan Kinerja ASN WFH Jateng tidak boleh menurun demi menjaga pelayanan publik.

ahmad luthfi
{{caption}}
Sekda Jateng Pimpin Gerakan Resik-Resik Kantor, Wujudkan Lingkungan ASRI

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, memimpin Gerakan Resik-Resik Kantor bersama ASN, mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan mendukung program Jawa Tengah ASRI.

asn jateng
{{caption}}
Kebijakan Sarung Batik ASN Jawa Tengah: Dongkrak UMKM dan Lestarikan Budaya

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan kebijakan penggunaan sarung batik/lurik bagi ASN setiap Jumat. Langkah ini tak hanya melestarikan budaya, tetapi juga efektif mendongkrak bisnis UMKM lokal. Bagaimana dampaknya?

asn jateng
{{caption}}
Fakta Unik: 175 ASN Jateng Siap Berlaga di Pornas Korpri 2025 Palembang, Targetkan Emas!

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengirimkan 175 ASN terbaiknya untuk bersaing di Pornas Korpri 2025 Palembang. Akankah mereka membawa pulang medali emas?

asn jateng