Moratorium dengan Arab Saudi Dicabut, Pemerintah akan Kirim 600 Ribu Pekerja Migran
Ratusan pekerja migran itu terdiri dari 400 untuk pekerjaan lingkungan rumah tangga dan sisanya dijanjikan untuk pekerjaan formal.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengungkapkan akan segera membuka kerja sama bilateral penempatan tenaga kerja dengan Arab Saudi. Dia menyebut, dalam waktu dekat Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dengan Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi akan teken Memorandum of Understanding (MoU) di Jeddah.
"Kami Kementerian sudah melakukan pembicaraan dan perundingan dengan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Sosial dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi untuk mendiskusikannya kembali untuk pembukaan tersebut. Itu yang kami laporkan kepada Pak Presiden dan dalam waktu dekat ini MoU-nya akan ditandatangani di Jeddah," kata Karding usai rapat dengan Presiden Prabowo, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/3).
Karding mengatakan, Arab Saudi menjanjikan akan menerima sekitar 600 ribu pekerja migran Indonesia. Ratusan pekerja migran itu terdiri dari 400 untuk pekerjaan lingkungan rumah tangga dan sisanya dijanjikan untuk pekerjaan formal.
"Kami laporkan kepada pak presiden dan beliau alhamdulillah setuju dan meminta kepada kami untuk menyiapkan skema pelatihannya sekaligus penempatannya nanti untuk skema pelatihannya nanti," ujar Karding.
Alasan Moratorium Dicabut
Karding menjelaskan alasan mengapa Indonesia selama ini melakukan moratorium atau penghentian pengiriman pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi. Sebab, perlindungan pekerja migran sangat minim di Arab Saudi. Namun, dia memastikan nantinya perlindungan pekerjan migran Indonesia akan lebih terjamin di Arab Saudi.
Menurut dia, di bawah kepemimpinan Raja Mohammed bin Salman perlindungan perlindungan pekerja migran Indonesia lebih baik sekarang maju. Salah satunya contohnya menjamin minimal gaji di angka 1.500 real.
"Lalu ada perlindungan dalam konteks asuransi kesehatan asuransi jiwa dan asuransi ketenagakerjaan lalu kemudian juga ada integrasi data. Jadi yang unprocedural otomatis akan masuk datanya nanti dan kita kontrol bersama. Jadi kami integrasi data mereka dengan data kita sisko kita jadi insyaallah ke depan jauh lebih baik," kata Karding.
