Momen Wagub Erwan Sindir Sekda Sering Absen di Paripurna dan Kantor: Ka Mana Wae?

Sekda menyebut sedang Gubernur Dedi Mulyadi untuk mendampingi kunjungan kerja Menteri Koordinator PMK, Pratikno, untuk meninjau lokasi bencana di Purwakarta.

Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat, Erwan Setiawan, menyindir Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suyatman. Erwan menyinggung, bahwa Herman jarang hadir di rapat paripurna maupun terlihat ngantor di Gedung Sate.

Hal itu dilontarkannya dalam rapat paripurna di gedung DPRD Jawa Barat, Kamis (19/6). Rapat digelar untuk menyoal pandangan fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Momen tersebut bermula saat anggota Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat (Jabar), Pipik Taufik Ismail, menanyakan ihwal utang Provinsi Jawa Barat kepada BPJS untuk kabupaten/kota yang mencapai Rp300 miliar. Pipik meminta agar Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yaitu Herman menjelaskan langsung urusan itu di agenda rapat mendatang.

“Terkait utang BPJS Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 300 miliar, yang kita ketahui Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat baru terpilih, artinya baru menjalankan, dan ini adalah kasusnya di 2024. Maka dengan ini kami dari Fraksi PDI Perjuangan meminta Ketua TAPD periode lama yang mungkin juga sama dengan sekarang untuk memberikan penjelasan terkait utang BPJS yang Rp300 miliar ini,” kata Pipik, dikutip dari tayangan YouTube DPRD Jabar, Kamis (19/6).

“Ini kan menjadi permasalahan tata kelola keuangan yang baik di Provinsi Jawa Barat. Karena ini mengganggu di beberapa daerah kabupaten/kota di Jawa Barat,” imbuh dia.

Hal ini kemudian ditanggapi oleh Wakil Ketua DPRD Jabar sekaligus pimpinan rapat, MQ Iswara. Ia mengatakan bahwa utang tersebut bakal direalisasikan pada perubahan anggaran tahun 2025. Kemudian ia, mempersilakan Wakil Gubernur Erwan turut memberikan tanggapan.

Dalam momen itu, Erwan mengatakan yang akan menjawab pandangan fraksi soal pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2024 adalah Sekda. Sebab, menurutnya dia dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada tahun tersebut belum menjabat.

“Supaya lebih real,” katanya.

Erwan lalu menambahkan hal di luar urusan utang BPJS itu.

“Dan sekalian tanyakeun, ka mana wae Sekda? (tanyakan ke mana saja Sekda),” ujar dia disambut riuh singkat tepuk tangan sejumlah anggota rapat.

“Selama saya paripurna mewakili Pak Gubernur, belum pernah saudara Sekda hadir. Dan sekarang pun di kantor enggak pernah ada. Coba tanyakan, yang terhormat anggota DPRD,” imbuh dia.

Menanggapi yang disampaikan Erwan, Iswara mengatakan bahwa absennya Sekda merupakan persoalan di internal eksekutif. Ia bilang, anggota DPRD akan menerima jawaban pandangan fraksi atas pelaksanaan APBD 2024 baik itu disampaikan oleh Sekda maupun langsung Gubernur.

“Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda itu bagian integral yang tak terpisahkan dari eksekutif. Yang dibacakan nanti tentunya adalah hasil pembahasan bersama dan kesepakatan bersama,” katanya.

“Jadi kita akan menerima nanti, apakah Pak Gubernur yang menjawab atau Pak Sekda,” sambung Iswara.

Sekda Klaim Paripurna Bentrok dengan Kegiatan Gubernur

Terkait ketidakhadirannya di Rapat Paripurna kali ini, Sekda Herman menunaikan klarifikasi di unggahan Instagram pribadinya. Ia menjelaskan dirinya absen lantaran adanya agenda yang bentrok pada waktu tersebut. Ia diminta Gubernur Dedi Mulyadi untuk mendampingi kunjungan kerja Menteri Koordinator PMK, Pratikno, untuk meninjau lokasi bencana di Purwakarta.

“Kebetulan di waktu yang sama jam 11:30 WIB saya terima tugas pak gubernur untuk mendampingi kunjungan kerja bapak menteri PMK ke lokasi bencana pergeseran tanah di Pasir Munjul Purwakarta,” tulis Herman.

Ia pun menyampaikan bahwa ada 83 KK dan 69 rumah dan 249 jiwa yang terdampak dan harus diperhatikan.“Mohon maaf apabila kinerja saya kurang menyenangkan pimpinan dan semua warga Jabar. Salam Bakti,” pungkasnya.