Minta BPK Lebih Ketat Awasi APBN, Prabowo: Tiap Rupiah Harus Kita Amankan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindaklanjuti pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan lembaga pengawasan, dengan segera menginventarisasi kebutuhan sumber daya dan anggaran untuk memperkuat kinerja pemberantasan korupsi.

Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menindak tegas pejabat yang terindikasi menyelewengkan uang rakyat, menegaskan tidak ada toleransi meski ada kedekatan pribadi.

Ia menekankan akan mencegah kebocoran anggaran dan menutup celah bagi pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari uang negara.

Perintah itu disampaikan Prabowo dalam rapat khusus di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Istana menilai, bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat detail memperhatikan hingga hal-hal terkecil dalam memutuskan suatu kebijakan.

Menurutnya, keuangan adalah bagian yang sangat vital daripada kedaulatan dan kemerdekaan suatu bangsa.

Prabowo juga tegas melarang perjalanan luar negeri yang mengada-ada.

Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Keuangan dan jajarannya meneliti kembali APBN

Prabowo menegaskan, saat ini sudah era digital dan masyarakat mudah mengamati. Maka dari itu, jangan coba-coba mengambil uang negara.

Misbakhun menyinggung soal Asta Cita atau visi dan misi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pemerintahan mendatang.

Prabowo Subianto menegaskan, pemerintahannya mendatang akan mengamankan tiap Rupiah penerimaan negara

Prabowo Subianto akan dilantik menjadi Presiden menggantikan Jokowi pada Oktober mendatang.

Karangan bunga milik Prabowo diletakkan di sisi kiri gerbang masuk rumah.

Kisah ini bermula saat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti melakukan kunjungan kerja di Nias Utara.

Pertemuan tersebut membahas langkah strategis untuk mengelola aset negara secara lebih optimal guna menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Ratusan warga Jember menggelar aksi damai, menyuarakan dukungan kuat agar pemerintah melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis yang dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Erick menekankan komitmen Prabowo dalam pengembangan olahraga nasional, termasuk sepak bola.

FIFA memberikan respons positif atas pencalonan Indonesia menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026.

Menurut Budi, mereka diduga terlibat sejumlah pengadaan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Budi menjelaskan, dugaan pemberian ini berkaitan dengan temuan BPK dalam pengadaan, salah satunya adalah Smart TV.

BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemprov Sulsel 2025, namun dengan catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti.

Kabupaten Banyuwangi kembali mempertahankan opini WTP BPK selama 14 tahun berturut-turut. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat dalam tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Pemkab Probolinggo sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 kali berturut-turut atas LKPD TA 2025, bukti kuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.