Menkeu Purbaya Tanggapi Gugatan UU APBN Terkait MBG

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyetujui langkah efisiensi Program MBG dengan syarat kualitas makanan tidak berkurang. Penyesuaian skema ini diharapkan menjaga manfaat program tanpa membebani anggaran negara berlebihan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap Rp335 triliun untuk APBN 2026, meskipun Kemenkeu melihat adanya ruang efisiensi. Hal ini menjadi sorotan di tengah upaya menjaga defisit APBN.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin alokasi Anggaran Pendidikan tetap utuh sebesar 20 persen APBN, tidak akan berkurang meski ada program Makan Bergizi Gratis. Simak detailnya!

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menegaskan bahwa alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditempatkan dalam pos anggaran pendidikan merupakan keputusan politik yang telah disepakati DPR dan pemerintah, sesuai mandat konstitusi APBN.

Menurut Teddy, alokasi dana tersebut telah melalui prosedur konstitusional dan disepakati bersama pemerintah serta DPR RI dalam pembahasan APBN sebelumnya.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun proses legislasi yang telah berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat

Nanik menyerahkan detailnya kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Sebab alokasi pos anggaran dikendalikan Purbaya.

Menteri Keuangan Purbaya berencana untuk melakukan efisiensi anggaran MBG berdasarkan realisasi penyerapan yang terjadi pada tahun lalu.

Opsi mengkaji ulang anggaran MBG ini bertujuan agar program prioritas lain mendapatkan tambahan anggaran.

Wacana ini muncul usai Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut adanya potensi dana program tersebut yang tak terserap hingga akhir Oktober 2025.

Saat ini anggaran digelontorkan negara untuk proyek ambisius Presiden Prabowo itu mencapai Rp71 triliun pada tahun 2025.

Kepala Staf Kepresidenan menilai realokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap merupakan langkah efisien.

Menkeu Purbaya copot dua Dirjen Kemenkeu, Febrio Kacaribu dan Luky Alfirman. Posisi kini diisi Plh sambil menunggu penunjukan resmi.

Ia bakal meminta Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) untuk melakukan analisis lebih lanjut sebelum kebijakan tersebut diputuskan.

Purbaya menjamin perubahan tersebut lebih mencerminkan penyesuaian skema fiskal, bukan penambahan maupun pengurangan total pungutan.

Anggaran pendapatan dan belanja negara dipastikan semakin kokoh setelah Kejagung menyerahkan dana hasil penyelamatan keuangan negara sebesar Rp11,4 triliun.

Purbaya mengaku telah merampungkan proposal penambahan layer cukai rokok dan akan segera membawanya ke DPR.

Menurut Purbaya, keputusan apakah gaji ke-13 akan dikenai efisiensi atau tidak saat ini masih dalam tahap pembahasan.

Ia menilai, penyampaian melalui jalur komunikasi resmi dengan SPPG akan lebih efektif untuk perbaikan kualitas layanan.

Indikator Politik Indonesia mencatat kepuasan mencapai 72,8 persen pada Februari 2026.

Selain kemiskinan, BGN juga menggunakan indikator lain untuk mendistribusikan MBG, seperti kerawanan pangan.

Langkah ini dilakukan dengan melibatkan empat kementerian sebagai wali data (walidata) guna memastikan penyaluran program lebih tepat sasaran dan terukur.

Menurut Uya Kuya, orang yang menyebarkan hoaks sebenarnya tidak memiliki kecerdasan yang tinggi.

Puluhan orang menjalani rawat inap tersebar di lima rumah sakit dan satu puskesmas dengan berbagai gejala.