Mengintip Isi Rumah Menteri Basuki dan Menteri Budi Karya di IKN, Siap Dihuni

Maruarar mengaku telah menyelesaikan pengadaan rumah dinas para menteri di sana.

Sebanyak 14 dari 36 rumah menteri di IKN siap digunakan untuk rapat kabinet pertama di ibu kota baru.

Kementerian PUPR telah menyelesaikan club house dan 12 rumah tapak menteri di IKN, Kalimantan Timur.

Kementerian PUPR hingga saat ini sedang menyelesaikan 36 rumah jabatan menteri di IKN.

Progres pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di IKN secara keseluruhan per 4 Juli telah mencapai 94,65 persen.

Ditargetkan pembangunan rumah menteri itu rampung secara menyeluruh pada Juli 2024.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan istri rencana pindah ke IKN pada Juli 2024.

Azwar Anas menuturkan tanah dan bangunan rumah menteri di IKN lebih kecil dibandingkan yang ada di Jakarta.

Progres pembangunan keseluruhan rumah menteri di IKN berkisar 78 persen.

Sebelum ditetapkan untuk layak huni, Kementerian PUPR melakukan pemeriksaan atau komisioning pada Juli 2024.

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) secara resmi membuka peluang besar bagi komunitas akademik untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan IKN, menjamin peran penting keterlibatan akademik IKN.

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan kesiapan DPR berkantor di IKN, namun dengan syarat krusial: mitra eksekutif juga harus pindah. Simak detailnya.

Pria karib disapa Pak Bas ini mengaku sudah sangat menikmati ritme kehidupan di IKN.

Basuki menjelaskan, angka tersebut akan terus bertambah seiring dengan skema pemindahan bertahap yang telah disusun pemerintah.

Basuki menegaskan, dari sisi infrastruktur, gedung yang akan digunakan oleh orang nomor dua di Indonesia tersebut sudah rampung sepenuhnya.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menegaskan komitmennya dalam memastikan Pengembangan IKN Nusantara memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat lokal, mendorong mereka menjadi penggerak utama pertumbuhan regional.

Pernyataan mengenai aliran dana tersebut disampaikan oleh saksi Danto Restyawan, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Budi Karya menegaskan tidak pernah memerintahkan pengumpulan dana maupun memberikan arahan terkait pemenangan tender kepada pihak tertentu.

KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Budi Karya Sumadi di kantor BPKP Semarang pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2026.

"Sampai saat ini belum ada penjadwalan ulang, nanti kami akan cek jika sudah ada jadwalnya," kata dia kepada wartawan, Senin (23/2).

Budi Karya rencananya akan diperiksa KPK untuk Tersangka Harno Trimadi selaku eks Direktur Prasarana pada DJKA.

Budi menambahkan, pemeriksaan nantinya akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta.