Mendagri: Standar Pelayanan Minimal Jadi Fokus Percepatan Pembangunan Papua

Mendagri menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendukung keterjangkauan hunian, khususnya bagi MBR.

Mendagri Tito Karnavian cek KPP Papua Barat Daya, apresiasi progres 100 persen dan dorong gedung segera digunakan agar tak terbengkalai.

Kementerian Dalam Negeri menegaskan perlunya sinkronisasi pembangunan Papua dengan rencana nasional. Simak bagaimana langkah ini krusial untuk mengatasi tantangan dan memajukan daerah, demi terwujudnya pembangunan yang selaras dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (KEPP Otsus) Papua melakukan sinkronisasi program pembangunan pusat dan daerah. Langkah ini penting untuk memastikan dampak nyata Otsus Papua bagi masyaraka

Penegasan tersebut disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua dengan para kepala daerah se-Papua.

Wakil Presiden Gibran Raka meminta percepatan pembangunan Papua dengan hadirnya dua lembaga baru. Simak bagaimana upaya ini akan mengubah wajah kesehatan dan kesejahteraan di sana!

Hadirnya provinsi-provinsi baru menuntut penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota di wilayah Papua.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera memulai pembangunan kantor gubernur, DPRD, dan MRP. Pembangunan Kantor Papua Tengah ini diharapkan mempercepat kemajuan dan pelayanan publik di daerah otonomi baru tersebut.

Anggota DPR mengapresiasi pelantikan Komite Percepatan Pembangunan Papua oleh Presiden. Langkah strategis ini diharapkan menjadi terobosan penting untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, bagaimana perannya?

Dalam kunjungan tersebut, Mendagri memastikan pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan berjalan sesuai rencana.

Puan Maharani mengikuti acara dialog parlementer bersama negara-negara organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG).

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas terkait pembangunan Papua.

Mendagri menilai kegiatan tersebut memberikan berbagai manfaat. Pertama, mempertahankan budaya tenun.

Ini khususnya dalam mendukung ketahanan pangan sebagai salah satu agenda strategis pemerintah menuju Indonesia Emas 2045.

Proses penyusunan naskah akademik perlu mempertimbangkan berbagai ketentuan yang telah lebih dahulu berlaku agar tercipta sinkronisasi kebijakan

Hal tersebut disampaikan Tri saat membuka Sosialisasi Implementasi Posyandu 6 Bidang SPM Tahun 2026 di Aula Rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal tersebut disampaikan Tri Tito saat membuka acara Sosialisasi Implementasi Posyandu 6 Bidang SPM Tahun 2026 di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT.

Agenda yang mengusung tema 'Transformasi Teknologi dalam Mendukung Swasembada Pangan Nasional' tersebut dihadiri sekitar 50 ribu peserta.

Mendagri mengajak seluruh gubernur/wakil gubernur se-Tanah Papua untuk mendukung kegiatan tersebut.

Berdasarkan data yang dipaparkan, hampir 30 persen masyarakat di wilayah Tanah Papua belum memiliki hunian yang layak.

Mendagri menjelaskan, program perumahan rakyat merupakan bentuk kepedulian Presiden Prabowo terhadap masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

SKB tersebut bertujuan memperkuat landasan hukum bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung program penyediaan rumah bagi MBR.

Hal ini agar percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak terhambat oleh persoalan administrasi.

Percepatan tersebut dinilai krusial agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang kini memasuki tahap pemulihan.