Pemekaran Papua

Mendagri mencontohkan sejumlah daerah yang mengalami kemajuan setelah dilakukan pemekaran, salah satunya Provinsi Papua Barat

Ribka menjelaskan, pembangunan pusat pemerintahan DOB Papua menggunakan dana gabungan antara APBN dan APBD.

Panja tersebut akan membahas secara spesifik berbagai persoalan sebagai implikasi dari pembentukan empat DOB di Tanah Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat Daya, dan Provinsi Papua Tengah.

Wamendagri menjelaskan, Rakor yang dilaksanakan dari jam 3 sore hingga setengah tujuh malam tersebut dilakukan bersama dengan masyarakat dari Suku Walesi, Suku Wouma, maupun pihak terkait lainnya secara terbuka.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjuk Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Kemendagri Edison Siagian, sebagai pejabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya (Sekda PBD).

Penunjukan perwira itu berdasarkan surat perintah Kapolda Papua Nomor: Sprin/1059 S.D 1061/XI/KEP./2022 Tanggal 24 November 2022.

Kemendagri juga berkomitmen melakukan percepatan untuk peresmian Provinsi Papua Barat Daya serta persiapan pelantikan Penjabat Gubernur. Upaya tersebut salah satunya dengan membentuk tim yang berfokus mempersiapkan provinsi baru tersebut.

DPR telah mengetok Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (PBD). Pemerintah juga telah melantik Penjabat Gubernur untuk memimpin daerah otonomi baru tersebut.

"Untuk tujuh orang yang diamankan dari aksi kemarin masih dilakukan pemeriksaan lebih intensif oleh penyidik, setelah gelar perkara akan kami update kembali," imbuhnya.

Tak hanya itu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Pemilu 2024 juga dapat segera disahkan. Agar, tidak mengganggu jalannya tahapan Pemilu 2024 yang akan di lakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Anak kita, cucu kita jangan jadi pengemis, jangan jadi peminta di tangan dan negeri orang lain. Tapi, kalau bisa tetap tunjukan jati diri bahwa kami Sorong Raya, kami tetap bisa," tutupnya.

Adapun Provinsi Papua Barat Daya akan mencakup Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Mamberamo.

Papua Barat Daya menjadi provinsi keempat daerah otonomi baru (DOB) Papua. Sebelumnya telah resmi dibentuk Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Kementerian Dalam Negeri juga berkejaran dengan waktu. Bila sampai 6 Desember RUU Papua Barat Daya tidak difinalisasi, maka tidak mungkin dimasukkan dalam Perppu.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah melantik tiga penjabat gubernur provinsi baru di Papua.

Tito menjelaskan, pengesahan RUU Papua Barat Daya akan berdampak terhadap Perppu yang tengah disusun pemerintah. Dengan adanya tiga provinsi baru Papua yang telah diresmikan, akan berdampak pada penyelenggaraan Pemilu serentak di 2024. Harus ada penambahan daerah pemilihan untuk DPR RI dan DPD RI.

Tito menuturkan, akan ada penambahan anggota DPD RI dan juga DPR RI. Akan ada anggota dewan dan senator di provinsi baru Papua yang dipilih pada pemilu berikutnya.

Tiga daerah otonomi baru (DOB) di Papua baru saja diresmikan Mendagri Tito Karnavian. Tiga provinsi itu yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Pengangkatan tiga penjabat gubernur Papua berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 115/P/2022 tentang pengangkatan penjabat gubernur.

Peresmian tiga provinsi Papua yang baru ini berdasarkan tiga undang-undang DOB Papua yang telah disahkan oleh DPR RI pada 30 Juni 2022 lalu.