Kursi Pj Sekda Papua Barat Daya Akhirnya Diisi Pejabat Kemendagri Edison Siagian

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjuk Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Kemendagri Edison Siagian, sebagai pejabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya (Sekda PBD).

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Kursi Pj Sekda Papua Barat Daya Akhirnya Diisi Pejabat Kemendagri Edison Siagian
Mendagri Muhammad Tito Karnavian Saat Rakor Pengendalian Inflasi di Daerah. ©2022 Merdeka.com

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjuk Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Kemendagri Edison Siagian, sebagai pejabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya (Sekda PBD).

Penunjukan Edison Siagian sebagai Pj Sekda PBD berdasarkan surat undangan Gubernur Papua Barat Daya nomor : 004/XI/ 2022 tanggal 13 Desember 2022, perihal Undangan Pelantikan Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Daya.

Dalam surat undangan tersebut, diketahui pelantikan Pj Sekda PBD berlangsung di Ruang Sasana Bhakti Praja (SBP) Lantai 3 Gedung C Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta Pusat, pelantikan akan berlangsung pada pukul 14.00 WIB.

"Dengan pelantikan penjabat Sekda Papua Barat Daya tersebut, dapat membantu Pj Gubernur PBD Muhammad Musa'ad, dalam melaksanakan roda pemerintahan transisi di provinsi ke-38 ini," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dikutip dari Antara.

Sebelumnya, pada peresmian dan pelantikan Pj Gubernur PBD, (9/12), Tito Karnavian menitipkan pesan kepada Pj Gubernur PBD, Muhammad Musa'ad agar menerima jabatan dan tugas yang diberikan sebagai amanah.

Mendagri juga mengarahkan Pj Gubernur Muhammad Musa'ad bergerak cepat mengisi para pejabat di bawahnya, mulai dari sekda, kepala dinas dan pejabat lainnya, terutama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD.

Mendagri Tito Karnavian menyebutkan bahwa tujuan pemekaran PBD sebagai provinsi ke-38 sebagai upaya dan semangat mempercepat pembangunan di tanah Papua.

"Tolong jaga betul stabilitas politik dan keamanan di sana, merangkul forkopimda, semua tokoh-tokoh baik tokoh formal, maupun informal, rekan-rekan bupati, wali kota, DPRD, termasuk juga berhubungan baik dengan induknya Papua Barat di semua tingkatan," pesan Mendagri.

Rekomendasi