Pemprov Papua dan KEPP Otsus Sinkronkan Program Pembangunan Lima Tahun Kedepan

Pemerintah Provinsi Papua memfokuskan arah pembangunan lima tahun ke depan pada Transformasi Papua Cerdas, Sejahtera, dan Harmonis (Cerah). Simak bagaimana RPJMD 2025-2029 menjadi pedoman strategis pembangunan daerah.

Ribka menambahkan bahwa inti dari kebijakan afirmasi Otonomi Khusus Papua adalah memberikan kewenangan desentralisasi yang luas kepada pemerintah daerah.

Penegasan tersebut disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua dengan para kepala daerah se-Papua.

Mendagri mencontohkan sejumlah daerah yang mengalami kemajuan setelah dilakukan pemekaran, salah satunya Provinsi Papua Barat

Pemerintah Provinsi Papua mendesak seluruh pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mempercepat kinerja dan memaksimalkan serapan anggaran di sisa waktu 2025, sebagai bagian dari upaya Percepatan Kinerja Pemprov Papua.

Hadirnya provinsi-provinsi baru menuntut penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota di wilayah Papua.

Pemprov Papua Pegunungan giat mendorong Kolaborasi Pembangunan Papua Pegunungan antara pusat dan daerah. Bagaimana sinergi ini akan mempercepat kemajuan di wilayah baru tersebut?

Anggota DPR mengapresiasi pelantikan Komite Percepatan Pembangunan Papua oleh Presiden. Langkah strategis ini diharapkan menjadi terobosan penting untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, bagaimana perannya?

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengakselerasi implementasi beras fortifikasi sebagai strategi penting untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan memperluas pemanfaatannya secara berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat mengatasi persoalan gizi di

Pemerintah Kabupaten Berau serius **lindungi pertanian** dari ancaman kekeringan akibat kemarau panjang yang diprediksi mulai Mei 2026, memastikan produksi padi dan hasil pertanian lainnya tetap optimal.

Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo meninjau Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Polres Baubau, Sulawesi Tenggara, menegaskan komitmen Polri dalam mendukung program gizi nasional dan ketahanan pangan.

Gubernur Jambi Al Haris optimistis Provinsi Jambi dapat mencapai swasembada beras melalui kerja kolaborasi semua pihak, didukung program cetak sawah dan percepatan tanam guna memenuhi kebutuhan pangan lokal.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mulai menginventarisasi wilayah pertanian yang berpotensi kekeringan, menyiapkan strategi komprehensif untuk menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman musim kemarau.

Pemerintah Kota Singkawang mengusulkan penguatan irigasi kepada pemerintah pusat sebagai langkah strategis untuk mitigasi kekeringan dan menjaga produktivitas pertanian di daerah, demi ketahanan pangan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pembangunan jaringan kereta api menjadi solusi penting untuk mengatasi kendaraan ODOL dan menekan biaya logistik nasional.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan tidak ada penutupan Jalan Diponegoro di Bandung, melainkan hanya pengalihan arus lalu lintas untuk penataan kawasan Gedung Sate. Pembaca akan memahami rencana sebenarnya di balik isu ini.

Rizki menjelaskan bahwa selama 20 tahun terakhir, pemerintah telah membangun jaringan lembaga khusus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) terus mempercepat penanganan bencana Sumatera, memastikan sebagian besar infrastruktur konektivitas kembali beroperasi penuh dan mendukung aktivitas masyarakat serta distribusi logistik.

Pimpinan Bank Pembangunan Multilateral (MDB) memperkuat kerja sama membantu negara terancam krisis global akibat konflik Timur Tengah. Upaya MDB atasi krisis global ini fokus stabilitas ekonomi dan ketahanan masa depan.

Jasamarga Nusantara Tollroad (JNT) Representative Office 1 baru-baru ini menindak 32 kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) di Tol Belmera, sebagai upaya menjaga keselamatan dan infrastruktur jalan.