Gibran Dorong Percepatan Pembangunan Papua, Ini Fakta 24 RS Baru yang Akan Dibangun!

Wakil Presiden Gibran Raka meminta percepatan pembangunan Papua dengan hadirnya dua lembaga baru. Simak bagaimana upaya ini akan mengubah wajah kesehatan dan kesejahteraan di sana!

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Gibran Dorong Percepatan Pembangunan Papua, Ini Fakta 24 RS Baru yang Akan Dibangun!
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi langkah Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang berencana merapat ke Gerindra. Gibran menegaskan Relawan Projo sepatutnya menginduk ke Presiden untuk memastikan program berjalan baik. (AntaraNews)

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendesak percepatan pembangunan di Papua menyusul pembentukan dua lembaga baru yang bertugas menggenjot pertumbuhan di wilayah paling timur Indonesia tersebut. Desakan ini disampaikan Gibran saat melakukan kunjungan kerja ke Manokwari, Papua Barat, pada Selasa (4/11).

Kunjungan kerja Gibran ke Manokwari berlangsung selama dua hari, dari tanggal 4 hingga 5 November, dengan tujuan meninjau program-program pemerintah dan mengevaluasi kemajuan di bawah kerangka otonomi khusus wilayah tersebut. Pembentukan lembaga baru ini diharapkan dapat menjadi katalisator utama dalam upaya percepatan pembangunan Papua.

Dua lembaga tersebut, yakni Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, dirancang untuk saling melengkapi dalam mendorong kemajuan Papua. Gibran menekankan pentingnya inovasi kebijakan dan manfaat ganda bagi masyarakat setempat.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua merupakan langkah strategis. Kedua lembaga ini akan bekerja secara sinergis untuk memastikan pembangunan di Papua berjalan lebih cepat dan terkoordinasi.

Dalam kunjungannya, Gibran secara lugas menyampaikan harapannya terkait kinerja lembaga-lembaga tersebut. "Sekarang ada dua lembaga. Saya minta pembangunan bergerak dua kali lebih cepat, inovasi dalam pembuatan kebijakan berlipat ganda, dan manfaat bagi masyarakat berlipat ganda," ujar Gibran.

Gibran juga menekankan bahwa percepatan pembangunan Papua harus konsisten dan berkelanjutan, tidak dapat dicapai hanya dalam satu atau dua tahun. Komitmen jangka panjang ini menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Dalam upaya percepatan pembangunan Papua, Gibran menyoroti beberapa isu prioritas yang membutuhkan perhatian serius. Isu-isu tersebut meliputi angka harapan hidup, tingkat stunting, akses terhadap layanan kesehatan, dan partisipasi dalam program pemeriksaan kesehatan gratis.

Pemerintah telah merencanakan pembangunan infrastruktur kesehatan yang signifikan di Papua. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, sebanyak 24 rumah sakit baru dijadwalkan akan dibangun di seluruh wilayah Papua. Ini merupakan langkah konkret untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan.

Gibran juga mengungkapkan bahwa rumah sakit di Jayapura kini semakin dilengkapi dengan alat-alat medis canggih, seperti CT scan, MRI, head lab, unit mammografi, dan perangkat panoramik digital, yang didukung oleh dokter spesialis. Dengan peningkatan ini, Gibran berharap masyarakat Papua tidak perlu lagi bepergian jauh ke Makassar untuk mendapatkan perawatan medis, karena penanganan yang memadai sudah tersedia di dekat rumah.

Wakil Presiden Gibran menyatakan bahwa lembaga-lembaga baru ini akan bekerja di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pembangunan Papua terkoordinasi dan inklusif. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat terhadap kemajuan wilayah tersebut.

Gibran menegaskan bahwa pembangunan Papua harus menjadi prioritas nasional. "Pembangunan Papua harus menjadi prioritas nasional dan melibatkan masyarakat adat di setiap tahap untuk menjamin kesejahteraan mereka," kata Gibran, menekankan pentingnya partisipasi aktif komunitas lokal.

Keterlibatan masyarakat adat di setiap tahapan pembangunan diharapkan dapat memastikan bahwa program-program yang dijalankan relevan dengan kebutuhan dan kearifan lokal. Pendekatan inklusif ini adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Papua.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi