Menag Yaqut: Terima Kasih Petugas Haji Indonesia

Wamenhaj menyampaikan langsung apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H / 2025 M, khususnya bagi jemaah haji Indonesia.

Yaqut mengklaim, seluruh fase penyelenggaraan ibadah haji tahun ini sudah berjalan dengan baik,

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyambut kedatangan jemaah haji embarkasi JKG-63 sekembalinya di Tanah Air.

"Kami atas nama pemerintah memohon maaf jika selama memberikan pelayanan selama di Tanah Suci ada kekurangan di sana-sini," kata Menag

Adapun kuota jemaah haji tahun 2024 ini mencapa 241 ribu orang.

Jemaah haji Indonesia gelombang pertama dalam proses pemulangan. Sedangkan gelombang kedua akan menuju Madinah.

Proses kedatangan para jemaah haji 2026 akan dilayani sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh otoritas Bandara.

Suasana haru menyelimuti para jemaah saat kembali menginjakkan kaki ke Tanah Air.

Dengan corridor gate, jemaah haji tidak perlu menghabiskan waktu lama di Bandara.

Ada pun satu jemaah kloter 1 yang belum dipulangkan atas nama Beddu Habe (83).

Masalah sanitasi air toilet menjadi salah satu temuan tim pengawas haji DPR.

Kondisi tersebut memicu sorotan publik serta tuntutan agar pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji diperketat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023, setelah permohonan praperadilannya ditolak dan kerugian negara mencapai Rp622 miliar.

KPK resmi menahan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait kasus Korupsi Kuota Haji Kemenag, setelah permohonan praperadilannya ditolak. Simak detail arahan Gus Alex dan kerugian negara yang mencapai ratusan miliar rupiah.

KPK mengklarifikasi bahwa BPK masih menghitung kerugian negara dalam kasus Korupsi Kuota Haji 2023-2024, setelah sebelumnya beredar kabar penghitungan telah selesai. Berapa totalnya?

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief diperiksa KPK selama 11 jam terkait dugaan korupsi dan regulasi dalam Penyelidikan Haji KPK tahun 2023-2024. Ada apa di balik pemeriksaan maraton ini?

A'wan PBNU mendesak KPK segera menetapkan tersangka dalam Kasus Kuota Haji 2023-2024 yang merugikan negara Rp1 triliun, khawatir reputasi NU rusak dan internal resah.

BPK tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LK BPKH tahun 2023.