Tutup Bimtek PPIH Arab Saudi 2024, Menag: Layani Jemaah Haji Seperti Orang Tua & Keluarga Sendiri

Ratusan Tenaga Pendukung PPIH Arab Saudi telah dimatangkan untuk memperkuat layanan jemaah haji Indonesia 2026, memastikan kelancaran di Madinah dan bandara.

117 petugas haji yang dikukuhkan itu terbagi dalam 19 kelompok terbang (kloter) untuk mendampingi 7.819 jemaah haji.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak kembali mengingatkan bahwa peran utama Petugas Haji Profesional adalah melayani jemaah, bukan memanfaatkan kesempatan untuk berhaji, demi mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) serius membekali Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 2026 dengan berbagai keterampilan penting, demi memperkuat layanan haji nasional dan menghadapi dinamika penyelenggaraan ibadah haji mendatang.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyambut kedatangan jemaah haji embarkasi JKG-63 sekembalinya di Tanah Air.

"Kami atas nama pemerintah memohon maaf jika selama memberikan pelayanan selama di Tanah Suci ada kekurangan di sana-sini," kata Menag

Jumlah petugas haji tahun ini 4.200 orang. Artinya, satu petugas harus bisa melayani 11 jemaah haji lansia.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan rasa terima kasih kepada para petugas haji yang bekerja melebihi ekspektasi melayani jemaah.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten memastikan pemeriksaan kesehatan jemaah haji Banten dilakukan secara ketat dan berkala, menjamin kelayakan berangkat meskipun didominasi lansia dan berisiko tinggi.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo penuhi panggilan KPK, menjadi saksi kunci dalam pengusutan kasus korupsi kuota haji 2023-2024 yang merugikan negara triliunan rupiah.

Mantan Menpora Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji 2023-2024, menimbulkan pertanyaan terkait keterlibatannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya aliran dana dari biro penyelenggara haji khusus (PIHK) kepada Ketua Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup PBNU Aizzudin Abdurrahman, memperdalam penyelidikan kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak asosiasi dan biro haji untuk kooperatif mengembalikan dana terkait dugaan korupsi kuota haji yang merugikan negara hingga triliunan rupiah, menyusul penetapan dua tersangka, termasuk mantan Menteri Agama.

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas resmi ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, memicu pertanyaan keterlibatan pihak lain.

Sebagai informasi, praperadilan diajukan setelah KPK menetapkan Yaqut sebagai tersangka pada 8 Januari 2026.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, tak hanya Yaqut yang menjalani pemeriksaan. Melainkan juga terhadap beberapa orang lainnya.

Padahal, sejumlah saksi dan penggeledahan di beberapa lokasi telah dilakukan.

Di media sosial, beredar artikel yang menyatakan bahwa Yaqut Cholil Qoumas mengklaim mantan Presiden Jokowi menerima dua triliun dari kuota haji.

Perkara yang diduga mengalami kerugian negara mencapai Rp1 triliun tersebut sudah naik dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas membacakan doa dalam upacara tersebut