Mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp571.860.000.000
Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) menetapkan Edward Dudie (ED) selaku Direktur Utama PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) periode 2018-2021 sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi transaksi pembelian gula antara PT Kharisma Pemasaran Bersama dengan PT Agro Tani Nusantara (ATN) periode tahun 2020-2021.
“Tersangka tidak menerapkan Good Corporate Governance dalam Trading Gula Kristal Putih (GKP) sehingga terjadi dugaan tindak pidana korupsi transaksi pembelian gula antara PT KPBN dengan PT ATN periode tahun 2020 sampai dengan 2021,” tutur Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Dr. Safrianto Zuriat Putra, dalam keterangannya, Selasa (21/11).
Selain Edward Dudie, penyidik juga menetapkan insial DIA selaku Kepala Bagian Pengembangan Bisnis Teh PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara sebagai tersangka. Dia diduga tidak melakukan verfikasi keberadaan, fisik, dan volume GKP dalam perkara tersebut.
“Perbuatan para tersangka ES dan DIA bersama-sama dengan para tersangka lainnya yang sudah dilakukan penahanan sebelumnya yaitu RA, HS, dan HRJ yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp571.860.000.000,” jelas Safrianto Zuriat Putra
Tersangka ES dan DIA melanggar Pasal 2 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara, Pasal 3 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara, dan Pasal 15 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-08/MBU/ 12/2019 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa badan usaha milik negara.
merdeka.com
Tersangka ES dan DIA pun disangkakan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
Penyimpangan pengadaan gula dikarenakan PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara dalam proses persetujuan pembelian tidak pernah melakukan verifikasi.
Baca Selengkapnya
KPK mengungkap uang yang ditemukan dalam penggeledahan di sebuah rumah di Jagakarsa, Jakarta Selatan senilai Rp400 juta.
Baca Selengkapnya
Akibat perbuatan pelaku, negara mengalami kerugian sekira Rp1,4 miliar.
Baca Selengkapnya
Tersangka dari pihak perusahaan pelat merah, yakni Direktur Utama PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Muhammad Kuncoro Wibowo.
Baca Selengkapnya
Anang terbukti korupsi yang merugikan negara sebesar Rp8 miliar.
Baca Selengkapnya
KPK merupakan lembaga penegakan hukum yang perlu menjadi contoh.
Baca Selengkapnya
KPK juga menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono, dan Direktur Alat Pertanian Kementan Muhammad Hatta sebagai tersangka.
Baca Selengkapnya
Nilai uang tersebut hingga kini masih dalam proses penghitungan.
Baca Selengkapnya
Mahfud berpesan, KPK tidak boleh pandang bulu dalam mengusut kasus korupsi.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi