Maksimalkan Potensi Perdagangan Karbon, Menhut Tekankan Pentingnya Integritas Lingkungan
Raja Juli Antoni menyampaikan, masa depan pasar karbon tidak hanya soal volume, tapi juga soal kualitas dan integritas.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan pertemuan dengan Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM) untuk memperkuat posisi Indonesia dalam pasar karbon sukarela global.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Kehutanan pada Jumat (9/5), Raja Antoni menegaskan pentingnya transparansi, kredibilitas, dan akuntabilitas dalam perdagangan karbon. Ia menyebut, Indonesia sangat menghargai peran ICVCM dalam menetapkan standar tinggi.
"Indonesia sepenuhnya mengakui peran strategis Dewan Integritas untuk Pasar Karbon Sukarela (ICVCM) dalam menetapkan dan mempertahankan standar tinggi untuk unit karbon yang diperdagangkan secara internasional," ujar Raja Antoni dalam .
"Dalam konteks global saat ini di mana transparansi, kredibilitas, dan akuntabilitas sangat penting — Prinsip Karbon Inti (CCP) ICVCM memberikan landasan yang kuat untuk memastikan integritas lingkungan dan sosial dari kredit karbon," sambungnya.
Indonesia Siap Jadi Pemain Global
Raja Antoni menyampaikan, masa depan pasar karbon tidak hanya soal volume, tapi juga soal kualitas dan integritas. Indonesia, katanya, siap menjadi pemasok terpercaya kredit karbon yang bisa mendukung pencapaian target iklim global.
"Indonesia meyakini bahwa masa depan pasar karbon tidak hanya bergantung pada volume, tetapi juga pada kualitas, integritas, dan ekuitas. Kami berkomitmen untuk menjadi pemasok tepercaya kredit karbon berintegritas tinggi yang berkontribusi secara berarti terhadap tujuan iklim global," tegasnya.
Selain ICVCM, Raja Antoni mengadakan pertemuan dengan organisasi global VERRA. Hadir dalam pertemuan tersebut Chief Executive Officer VERRA Mandy Rambharos dan Regional Representative APAC Win Sim Tan.
Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan keselarasan metodologi dan sistem akreditasi global dengan kepemilikan serta otorisasi negara atas setiap unit karbon yang diterbitkan. Langkah ini penting untuk mencegah klaim ganda (double counting) dan meningkatkan kepercayaan pasar internasional.
Indonesia juga berfokus pada pengembangan kapasitas pelaku nasional dan lokal, terutama bagi pengembang proyek berbasis masyarakat, serta fasilitasi akses pasar dan pengakuan permintaan karbon Indonesia di tingkat global.