Menhut Laporkan ke Prabowo Pencabutan Izin Konsesi Perusak Hutan
Raja Juli melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa dalam satu tahun terakhir, pemerintah telah mencabut izin PBPH yang bermasalah seluas 1,5 juta hektar.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa kementeriannya telah mencabut izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 1,5 juta hektar. Pencabutan ini dilakukan karena dianggap merusak lingkungan dan mengganggu masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Raja Juli kepada Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta pada hari Senin, 15 Desember 2025. Ia menekankan bahwa pencabutan izin PBPH seluas 1,5 juta hektar ini dilakukan dalam satu tahun pemerintahan Prabowo.
"Dalam satu tahun kepemimpinan bapak Presiden, kami telah menertibkan PBPH nakal seluas 1,5 juta," ujar Raja Juli kepada Prabowo.
Raja Juli juga menjelaskan bahwa Kementerian Kehutanan telah mencabut PBPH seluas 500.000 hektare pada tanggal 3 Februari 2025. Kemudian, pada 15 Desember 2025, dia kembali mencabut 22 izin PBPH nakal dengan total luas 1.012.016 hektar, sesuai dengan perintah Presiden Prabowo.
Penerbitan kawasan hutan
"Ini bagian dari penerbitan kawasan hutan yang sudah kami lakukan sebelumnya, sesuai dengan arahan bapak presiden pada tanggal 3 Februari 2025, yang kami tertibkan sekitar 500.000," tambah Raja Juli.
Dari 22 izin PBPH yang dicabut, sebanyak 116.198 hektar berada di wilayah Sumatra. Rincian mengenai perusahaan yang memiliki izin PBPH tersebut akan dituangkan dalam surat keputusan (SK).
"Secara resmi hari ini saya umumkan kepada publik, atas tujuan Pak Presiden, saya akan mencabut 22 PBPH. Detailnya akan dituangkan dalam SK," tutup Raja Juli.
Audit perusahaan
Pada kesempatan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan hutan. Ia juga memberikan izin kepada Raja Juli untuk meminta dukungan dari TNI-Polri serta kementerian atau lembaga lainnya.
"Jadi jangan ragu-ragu kalau anda butuh bantuan personel untuk investigasi minta saja nanti ke kementerian/lembaga lain, minta mungkin bantuan Polri, TNI, atau kementerian/lembaga lain," ungkap Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta pada hari Senin, 15 Desember 2025.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya audit terhadap semua perusahaan yang memiliki izin konsesi lahan. Ia meminta agar jajarannya segera mencabut izin konsesi dari perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan yang ada.
"Sebagaimana yang kemarin kita sudah bicarakan, segera diverifikasi diperiksa diaudit semua perusahaan yang memegang konsesi yang tidak mentaati peraturan itu ditindak ya, dilihat seberapa besar pelanggarannya dan itu dicabut," kata Prabowo menegaskan pentingnya tindakan tegas terhadap pelanggaran tersebut.