Lemhanas Kaji Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ini Hasilnya

Setelah dua dekade Pilkada langsung, wacana Pilkada tidak langsung kembali mengemuka sebagai langkah rasional untuk menata ulang demokrasi lokal Indonesia, mengatasi biaya politik tinggi dan polarisasi.

Bawaslu Sulsel menyoroti isu Pilkada melalui DPRD yang berpotensi mengubah sistem pemilihan kepala daerah, memunculkan tantangan pengawasan serta kekhawatiran akan kemunduran demokrasi dan potensi korupsi.

Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mengemuka seiring tingginya biaya politik Pilkada yang memicu korupsi, menuntut kehadiran negara untuk mencegahnya.

Usulan pilkada dipilih DPRD sebenarnya sudah menjadi kesimpulan kajian di internal partai Gerindra.

Cucun mengaku sampai saat ini untuk pelaksanaan Pilkada masih tetap dilakukan pemilihan langsung. Hal tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tengah mengkaji usulan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD, menimbang aspirasi rakyat dan aspek konstitusional.

Sekretaris Jenderal PAN Eko Hendro Purnomo menegaskan bahwa partainya tengah mengumpulkan masukan dari berbagai daerah sebelum menentukan sikap resmi.

Meski PSU adalah mekanisme yang berjalan sesuai koridor tata penyelenggaraan Pemilu, namun mengganggu kelancaran tata kelola Pemda.

Dia mengingatkan, Indonesia pernah menerapkan pemilihan kepala daerah lewat DPRD.

Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang ramai akhir-akhir ini, bukan hal baru.

Menurut Bima, pemilihan kepala daerah lewat DPRD menjadi atensi. Dia menilai, pengesahan dilakukan semakin cepat maka semakin bagus.

Wamendagri memastikan, pemerintah tidak akan terburu-buru menentukan kebijakan terkait hal tersebut.

Para peserta dibekali materi kepemimpinan nasional, wawasan kebangsaan, hingga kajian strategis menghadapi dinamika global.

Para aktivis dan jurnalis tersebut tengah menjalankan misi kemanusiaan untuk membantu masyarakat Palestina di Gaza.

Ace Hasan Syadzily menegaskan pentingnya pendidikan antikorupsi bagi calon pimpinan nasional melalui kunjungan peserta Lemhannas ke Rupbasan KPK.

Langkah ini bukan sekadar administrasi, melainkan bagian dari strategi untuk memaksimalkan dampak ekonomi sekaligus pencegahan korupsi.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat melakukan audiensi ke Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan diterima langsung Gubernur Ace Hasan.

Masif dan tak terkontrolnya penggunaan media berbasis internet berpengaruh terhadap gatra ideologi melalui perubahan nilai dan cara berpikir.

Bawaslu Bantul gencar melaksanakan program Bawaslu Goes to School untuk memberikan edukasi demokrasi kepada pemilih pemula di tingkat SMA dan SMK, menyiapkan generasi muda yang cerdas dan kritis dalam Pemilu 2029 mendatang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyampaikan hasil kajian pencegahan korupsi terkait tata kelola partai politik kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani, mendesak reformasi sistem politik di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Seribu menggelar rapat pleno terbuka untuk memastikan data pemilih yang akurat dan berkelanjutan. Proses pemutakhiran data pemilih Kepulauan Seribu ini penting untuk menjaga integritas demokrasi lokal.

Pengamat menyoroti Kultur Politik sebagai pemicu utama maraknya kasus korupsi di kalangan kepala daerah, mulai dari sistem kaderisasi hingga biaya politik yang selangit yang membuat pembaca penasaran.

Kementerian Dalam Negeri menegaskan perlunya sinkronisasi pembangunan Papua dengan rencana nasional. Simak bagaimana langkah ini krusial untuk mengatasi tantangan dan memajukan daerah, demi terwujudnya pembangunan yang selaras dan berkelanjutan.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto berharap konflik Bupati Wabup Jember, Muhammad Fawait dan Djoko Santoso, dapat diselesaikan secara baik dan elegan tanpa menjadi konflik terbuka yang merugikan publik.