Wamendagri Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD: Cari Akar Masalah Biaya Politik Tinggi

Bima menyoroti tantangan birokrasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas program pembangunan.

Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mengemuka seiring tingginya biaya politik Pilkada yang memicu korupsi, menuntut kehadiran negara untuk mencegahnya.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono mengatakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD patut dipertimbangkan untuk diterapkan.

Cucun mengaku sampai saat ini untuk pelaksanaan Pilkada masih tetap dilakukan pemilihan langsung. Hal tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tengah mengkaji usulan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD, menimbang aspirasi rakyat dan aspek konstitusional.

Baru-baru ini, muncul usulan kepala daerah dipilih lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut Bima, pemilihan kepala daerah lewat DPRD menjadi atensi. Dia menilai, pengesahan dilakukan semakin cepat maka semakin bagus.

Mendagri Tito Karnavian sependapat dengan usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Presiden Prabowo mengatakan gelaran Pilkada memakan anggaran hingga puluhan triliun rupiah

Golkar sedang menyusun konsep sistem politik seperti apa yang baik untuk negara saat ini.

Presiden Prabowo Subianto ingin adanya perubahan sistem politik dimana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurutnya, dengan sistem ini bisa menghemat uang negara

PDIP lebih dulu melakukan kajian mendalam atas wacana tersebut.

Mensesneg membeberkan sikap Presiden Prabowo soal wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Dasco menegaskan, usulan Kepala Daerah dipilih DPRD baru sekadar wacana, mengingat tak ada revisi UU Pilkada.

Wacana Pilkada oleh DPRD itu bergantung pada keputusan masing-masing pimpinan Fraksi di DPR.

Kader Muda PDIP Saeful Mujab mengatakan sikap partainya soal kepala daerah dipilih DPRD akan disampaikan besok saat penutupan rakernas.

Usulan kepala daerah dipilih DPRD kembali berhembus. Saat ini hanya PDI Perjuangan yang tegas menolak usulan tersebut.

Sekjen DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menjelaskan sikap partainya dalam isu pemilihan kepala daerah lewt DPRD.

Bawaslu Bantul gencar melaksanakan program Bawaslu Goes to School untuk memberikan edukasi demokrasi kepada pemilih pemula di tingkat SMA dan SMK, menyiapkan generasi muda yang cerdas dan kritis dalam Pemilu 2029 mendatang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyampaikan hasil kajian pencegahan korupsi terkait tata kelola partai politik kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani, mendesak reformasi sistem politik di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Seribu menggelar rapat pleno terbuka untuk memastikan data pemilih yang akurat dan berkelanjutan. Proses pemutakhiran data pemilih Kepulauan Seribu ini penting untuk menjaga integritas demokrasi lokal.

Pengamat menyoroti Kultur Politik sebagai pemicu utama maraknya kasus korupsi di kalangan kepala daerah, mulai dari sistem kaderisasi hingga biaya politik yang selangit yang membuat pembaca penasaran.

Kementerian Dalam Negeri menegaskan perlunya sinkronisasi pembangunan Papua dengan rencana nasional. Simak bagaimana langkah ini krusial untuk mengatasi tantangan dan memajukan daerah, demi terwujudnya pembangunan yang selaras dan berkelanjutan.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto berharap konflik Bupati Wabup Jember, Muhammad Fawait dan Djoko Santoso, dapat diselesaikan secara baik dan elegan tanpa menjadi konflik terbuka yang merugikan publik.