Legislator DKI: Kemampuan Literasi Penting Tangkal Disinformasi di Era Digital

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, menegaskan pentingnya kemampuan literasi untuk menangkal disinformasi dan misinformasi, mendukung wacana Mendikdasmen mewajibkan siswa membaca buku.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, menyoroti urgensi kemampuan literasi di tengah derasnya arus informasi. Menurutnya, kemampuan ini menjadi benteng utama untuk menangkal penyebaran disinformasi dan misinformasi yang kian marak.

Pernyataan tersebut disampaikan Justin di Jakarta pada Senin (24/11), menanggapi wacana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti. Wacana tersebut mengusulkan kewajiban bagi murid di sekolah untuk membaca dan membuat resensi buku.

Justin Adrian Untayana secara tegas menyatakan dukungannya terhadap inisiatif menteri tersebut. Ia menilai bahwa Indonesia, termasuk Jakarta, saat ini sedang menghadapi krisis literasi serius. Kondisi ini membutuhkan perhatian segera dari berbagai pihak terkait.

Krisis Literasi dan Dampaknya pada Masyarakat

Justin menggarisbawahi bahwa pekerjaan rumah (PR) berupa membaca dan membuat resensi buku sangat esensial. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan minat literasi sekaligus kemampuan akademik para siswa, khususnya di tingkat dasar dan menengah.

"Saat ini, minat baca masyarakat sangat rendah. Akibatnya, kemampuan warga untuk mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi juga menjadi sangat terbatas," ujarnya, menjelaskan dampak langsung dari krisis literasi ini.

Salah satu akar masalah dari rendahnya minat baca ini adalah kurang kuatnya budaya literasi di lingkungan keluarga. Banyak orang tua yang belum secara aktif mendorong anak-anak mereka untuk membaca buku sebagai kebiasaan sehari-hari.

Selain itu, literasi di sekolah seringkali hanya dianggap sebagai formalitas untuk mendapatkan nilai. "Keadaan itu sangat mengkhawatirkan," kata Justin, menyoroti bahwa pendekatan ini tidak efektif dalam menumbuhkan kecintaan pada membaca.

Data yang ada menunjukkan bahwa hanya sekitar 1 dari 1.000 orang Indonesia yang memiliki kebiasaan membaca. Padahal, melalui membaca, individu dapat memperoleh beragam informasi penting, bahkan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

Di era digital saat ini, di mana arus informasi begitu melimpah dan penggunaan kecerdasan buatan (AI) semakin masif, penyebaran hoaks menjadi sangat rentan. Kondisi ini dapat dengan mudah memicu disinformasi dan misinformasi di tengah masyarakat.

"Untuk itu memiliki kemampuan literasi menjadi penting," tegas Justin, menekankan bahwa literasi adalah keterampilan fundamental untuk menghadapi tantangan informasi modern.

Dukungan Kebijakan dan Upaya Peningkatan Literasi

Mendikdasmen Abdul Mu’ti sebelumnya telah mendorong masyarakat untuk membangun budaya literasi, khususnya melalui kebiasaan membaca buku. Dorongan ini disampaikan dalam acara pembukaan Musyawarah Nasional ke-20 Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) pada Rabu (19/11).

Mu’ti menyoroti seriusnya rendahnya kemampuan literasi anak-anak yang jika dibiarkan akan berdampak negatif pada kemampuan berpikir kritis mereka. Kondisi ini menjadi perhatian utama bagi masa depan generasi penerus bangsa.

"Anak-anak kita tidak mampu menulis dan ini masalah yang sangat serius. Mereka tidak akan mungkin menjadi generasi yang kritis kalau mereka tidak menjadi pembaca yang baik," kata Mu’ti, menegaskan korelasi antara membaca dan berpikir kritis.

Menindaklanjuti hal ini, Justin juga meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk segera menindaklanjuti arahan Mendiknasmen. Ia berharap setiap sekolah, terutama di tingkat dasar dan menengah, mewajibkan para muridnya untuk membaca buku dan membuat resensinya.

Langkah konkret ini diharapkan dapat menjadi fondasi kuat dalam upaya meningkatkan budaya literasi di kalangan pelajar. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta generasi yang lebih kritis, informatif, dan mampu menyaring informasi secara bijak.

Sumber: AntaraNews