KPK Segera Bebaskan Eks Dirut ASDP Usai Terima Surat Keputusan Presiden

Rehabilitasi Ira Puspadewi bersama dua direksi ASDP lainnya memicu perdebatan publik. Artikel ini mengupas tuntas dua sudut pandang berbeda dalam kasus akuisisi ASDP.

Lewat keputusan Presiden, seluruh hukuman mereka dihentikan dan statusnya dipulihkan.

Ira dkk dikeluarkan dari Rutan setelah KPK mengeksekusi putusan inkracht dan menerima salinan Keputusan Presiden mengenai rehabilitasi.

Ira Puspadewi, mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, mengungkapkan rasa syukur dan penghargaan kepada Presiden Prabowo.

Rehabilitasi disebut tidak serta merta menghapus kewajiban KPK memastikan seluruh aspek hukum berjalan sesuai prosedur.

KPK menyatakan surat tersebut tengah diproses. Dengan begitu, Ira seharusnya bakal dibebaskan dari rumah tahanan (Rutan) KPK hari ini.

Surat keputusan presiden tersebut yang akan menjadi dasar proses tindak lanjut atas pemberian rehabilitasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi akan menerima salinan Keputusan Presiden terkait Rehabilitasi Ira Puspadewi dan dua terdakwa lainnya pada Jumat, 28 November 2025, memicu pertanyaan tentang kelanjutan kasus korupsi akuisisi PT ASDP.

Keputusan Presiden Prabowo Subianto merehabilitasi direksi PT ASDP Indonesia Ferry menuai apresiasi DPR. Langkah ini diharapkan jamin kepastian hukum dan dorong bisnis BUMN.

Hal ini disampaikan Asep untuk mengakhiri banyaknya spekulasi soal dugaan kesalahan prosedural yang dijadikan dasar rehabilitasi tiga direksi ASDP.

Sebelumnya, Prabowo juga telah mengampuni Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan memberikan amnesti.

Tiga tersangka lainnya telah berstatus terpidana dan mendapatkan rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto, KPK menekankan perkara yang menjerat Adjie.

Dari total 65 tahanan, terdapat delapan orang beragama Nasrani yang mengikuti ibadah tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran dana untuk mantan Sekretaris Jenderal Kemnaker Hery Sudarmanto, dengan memeriksa tiga pihak swasta terkait kasus pemerasan RPTKA.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wakil Ketua DPD PAN Rejang Lebong berinisial BD menyetorkan uang kepada Bupati Rejang Lebong saat itu, Fikri Thobari, terkait kasus suap proyek.

Pelaksana Tugas Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Maidi.

Ia menilai, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah dan seluruh pihak terkait dalam mendukung implementasi Asta Cita ketujuh.

Wamendagri Akhmad Wiyagus menyebut 11 OTT KPK terhadap kepala daerah sepanjang 2025-2026 menjadi alarm keras bagi pemerintah.

Kepala KSP Dudung Abdurachman membantah isu intimidasi politik dan menegaskan pemerintah Presiden Prabowo terbuka terhadap kritik publik.

Prabowo menyebut 10.000 puskesmas belum direnovasi sejak 30 tahun lalu. Dana hasil sitaan dan denda koruptor akan dipakai untuk perbaikan.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menepis isu intimidasi terhadap masyarakat kritis, menegaskan bahwa Pemerintah Terbuka Kritik dan selalu menerima masukan demi kemajuan bangsa.

Satgas tersebut diperlukan untuk menyederhanakan berbagai regulasi dan perizinan berusaha yang selama ini dinilai terlalu berlapis.

Para pengusaha dikenakan bunga 9 persen apabila meminjam di bank. Sementara itu, bunga untuk rakyat miskin lebih besar dibandingkan pengusaha yakni, 24 persen.

Uang senilai Rp10,2 triliun itu disusun rapi dengan pecahan uang Rp100.000 di sebelah kanan, kiri, dan tengah panggung.