KPK Pecat dan Usut Dugaan Korupsi Pegawai Tilap Uang Perjalanan Dinas

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengambil langkah tegas dengan memecat seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya yang diduga menyelewengkan anggaran hampir Rp500 juta, dan kini ASN tersebut berstatus DPO.

Pemecatan tersebut setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) karena terbukti terlibat berselingkuh dengan warganya.

Yassierli menjelaskan, kasus ini merupakan kasus lama yang telah berlangsung sejak tahun 2019.

Terkait jumlah petugas yang dikenakan sanksi, dan waktu pemindahan napi ke Nusakambangan pihaknya enggan menjelaskan.

Keputusan ini dibuat setelah Kemenperin melakukan pemeriksaan internal terhadap ASN tersebut.

Penonaktifan AR untuk mempermudah pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap yang bersangkutan beserta seluruh jajaran di Kantor Camat Nanggalo.

Adapun terkait dengan kasus lain di luar KDRT yakni dugaan adanya penistaan agama.

Ghufron juga menekankan, pada saat membantu proses mutasi ASN kenalannya tidak ada satupun feedback.

Novel merupakan tersangka tunggal dalam kasus ini.

Pencopotan itu tertuang dalam Surat Telegram (ST) nomor ST/2865/XII/KEP/2023, ditandatangani Asisten Sumber Daya Manusia (As SDM) Kapolri, Irjen Dedi Prasetyo.

KPK sebelumnya telah melakukan pemeriksaan terhadap pelaku sebelum dipecat.

Asep Guntur ingin mundur dari KPK buntut kasus suap Kepala Basarnas.

Menurut Ganjar, presiden memiliki independensi penuh sebagai kepala negara yang menjalankan amanat konstitusi.

Anies menilai eksekusi PSN masih meninggalkan banyak catatan.

Ganjar akan memperkuat KPK apabila terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024 mendatang.

NU menjadi ormas Islam yang paling tinggi tingkat kepuasannya terhadap kinerja pemerintahan Jokowi dengan 78,4 persen.

Hasil rapat bersama Komisi II nantinya akan dilanjutkan dengan rapat harmonisasi bersama Kemenkum HAM.

Menurut Anies, kebebasan berpendapat di Indonesia sedang mengalami masalah.

Para tersangka langsung menarik uang dari rekening bank, hingga akhirnya dibelikan emas.

KPK memperlihatkan barang bukti hasil penyitaan operasi tangkap tangan terkait dugaan pemerasan izin tenaga kerja asing dan pengurusan dokumen keimigrasian.

Silmy menerima jatah uang tersebut sejak menjabat Direktur Jenderal Imigrasi pada 2023-2024 dan berlanjut saat menjadi Wakil Menteri Imipas periode 2025-2026.

Eks Wamenaker Immanuel Noel menerima vonis 4,5 tahun penjara dalam kasus sertifikat K3. Kuasa hukum menyatakan Noel tidak akan mengajukan banding.

Penetapan status hukum tersebut menjadi perkembangan terbaru dalam penyidikan perkara yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan.

Kakanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat, Jaya Saputra, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi.