KPK Ingatkan Kemensos soal Pengadaan di Sekolah Rakyat: Rawan Korupsi
Dengan peringatan yang disampaikan, para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan serta memastikan setiap proses berjalan secara cermat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Kementerian Sosial soal (Kemensos) soal pengadaan barang yang tengah viral dalam program Sekolah Rakyat.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, peringatan tersebut sebagai bentuk dukungan KPK terhadap salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo, sekaligus kerangka pencegahan korupsi.
"Saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring sedang melakukan kajian. Kajian ini bertujuan untuk memotret potensi kerawanan terjadinya korupsi dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk pada area pengadaan barang dan jasa (PBJ)," kata Budi kepada awak media di Jakarta, Selasa (5/5).
Dengan peringatan yang disampaikan, para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan serta memastikan setiap proses berjalan secara cermat, transparan, dan akuntabel.
"Penguatan pencegahan korupsi juga menjadi titik krusial mengingat sektor PBJ masih memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi," tegas Budi.
Budi mencatat, beberapa modus yang sering dilakukan, seperti rencana pengadaan yang diarahkan dan tidak sesuai kebutuhan; penyalahgunaan sistem e-purchasing termasuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); hingga pengaturan pemenang tender pengadaan yang kerap berada di circle pemangku kepentingan.
Budi menambahkan, data penindakan KPK 2004-2025 mencatat sejumlah 446 dari total 1.782 perkara ditangani pihaknya berkaitan dengan pengadaan. "Modus perkara itu pun menjadi terbesar kedua setelah suap/gratifikasi dengan catatan 1.100 perkara," ungkap Budi.
KPK Perkuat Pemantauan
Karena itu, KPK terus memperkuat pemantauan melalui berbagai instrumen pencegahan, salah satunya Survei Penilaian Integritas (SPI). Dalam dua tahun terakhir, skor SPI Kemensos menunjukkan dinamika yang perlu menjadi perhatian bersama.
"Tahun 2024, 79,16 menjadi 75,79 pada 2025, atau berada pada kategori waspada," kata Budi.
Budi merinci, pengelolaan PBJ di dalam SPI 2024 Kemensos, hanya berada di angka 67,66. Sementara di area yang sama dalam SPI 2025 terjadi peningkatan, namun komponen Eksper atau Ahli masih memberikan nilai rendah yakni 69,94.
Perkuat Sistem
Harapannya, melalui pemantauan dan pengawasan ini, KPK mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sistem yang mengedepankan prinsip-prinsip integritas dan akuntabilitas.
"Partisipasi aktif masyarakat juga diharapkan menjadi bagian penting dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan," tutup Budi.
Sebagai informasi, ramai diberitakan soal pengadaan barang berupa sepatu untuk pelajar di Sekolah Rakyat. Tercatat, harga per pasangnya Rp700.000. Hal itu menjadi buah bibir dan tanda tanya, sepatu model apa dengan harga tersebut.