Mensos Temui Pimpinan KPK Besok, Bahas Pengadaan Sekolah Rakyat

Gus Ipul memastikan dalam audiensi dengan KPK akan menyampaikan semua hal terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos.

Pemberian sepatu tersebut, katanya, merupakan bagian dari program milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kabar itu menyebutkan bahwa per pasang sepatunya dihargai Rp 700 ribu untuk para pelajar di setiap tingkatan sekolah.

Dengan peringatan yang disampaikan, para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan serta memastikan setiap proses berjalan secara cermat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan proses pengadaan Sekolah Rakyat bebas korupsi dan manipulasi, menjamin program pendidikan bagi keluarga miskin berjalan transparan dan akuntabel.

KPK mendesak Kementerian Haji dan Umrah untuk memperkuat Transparansi Haji 2026, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa, guna mencegah korupsi dan memastikan layanan prima bagi jemaah.

KPK mendorong Transparansi Pengelolaan Haji 2026 untuk 221 ribu jemaah dengan dana triliunan, guna mencegah penyimpangan dan memastikan layanan akuntabel serta bebas korupsi.

Opini WTP tersebut diserahkan secara resmi oleh Anggota III BPK RI, Akhsanul Khaq, kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Gedung BPK.

Presiden Prabowo, menurut Gus Ipul, turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat rintisan tahun ini.

Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden RI untuk memastikan setiap program pemerintah dijalankan dengan integritas tinggi.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memastikan pengadaan lebih dari 15.000 laptop untuk siswa Sekolah Rakyat dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Agus Fatoni menyoroti pencegahan korupsi dalam rangka meningkatkan motivasi dan penilaian yang dilakukan KPK melalui program Diseminasi MCP.

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau pembangunan Sekolah Rakyat Sampang, sebuah fasilitas pendidikan yang dirancang menampung 1.000 siswa dan menjadi percontohan di Madura.

Kementerian Sosial mengumumkan lebih dari 470.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru bansos akan menerima bantuan pada triwulan kedua 2026, hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akurat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan 93 sekolah tersebut merupakan Sekolah Rakyat tahap II yang dikelola Kementerian Sosial.

Selain iuran wajib, pemerintah juga tengah mengkaji besaran simpanan pokok bagi anggota koperasi, dengan opsi sekitar Rp50.000 hingga Rp100.000.

Tito berharap, selain membantu penanganan pascabencana, bantuan tersebut dapat memulihkan perekonomian masyarakat terdampak.

Kasatgas Tito memberikan apresiasi kepada Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf yang telah menyalurkan bantuan secara simbolis di Aceh Timur.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran dana untuk mantan Sekretaris Jenderal Kemnaker Hery Sudarmanto, dengan memeriksa tiga pihak swasta terkait kasus pemerasan RPTKA.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wakil Ketua DPD PAN Rejang Lebong berinisial BD menyetorkan uang kepada Bupati Rejang Lebong saat itu, Fikri Thobari, terkait kasus suap proyek.

Pelaksana Tugas Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Maidi.

Ia menilai, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah dan seluruh pihak terkait dalam mendukung implementasi Asta Cita ketujuh.

Wamendagri Akhmad Wiyagus menyebut 11 OTT KPK terhadap kepala daerah sepanjang 2025-2026 menjadi alarm keras bagi pemerintah.

Wakil Menteri Hukum dan HAM bersama Ketua KPK menyoroti pentingnya peran advokat dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM, sejalan dengan KUHAP baru dan visi Peradi Profesional.