93 Sekolah Rakyat Siap Beroperasi Juni 2026

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan 93 sekolah tersebut merupakan Sekolah Rakyat tahap II yang dikelola Kementerian Sosial.

Pemerintah Indonesia siap meluncurkan Sekolah Rakyat bebas biaya di 97 lokasi mulai Juli, memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak kurang mampu dan mendukung pengentasan kemiskinan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 97 gedung permanen Sekolah Rakyat mulai beroperasi pada Juli 2026 untuk memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan rentan di seluruh Indonesia.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 100 bangunan permanen Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia rampung Juli 2026, siap menyambut tahun ajaran baru.

Kementerian Sosial menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Deli Serdang akan selesai Juli 2026, siap menampung ribuan siswa dengan fasilitas lengkap sebagai bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Sekolah-sekolah tersebut diharapkan dapat menampung siswa baru dari keluarga miskin ekstrem pada tahun ajaran 2026/2027.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti optimistis pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 104 lokasi akan rampung akhir Juni 2026, memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

Proyek pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Bekasi ditargetkan rampung pada Juni 2026, siap memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di wilayah tersebut.

Pemerintah Indonesia menargetkan lebih dari 500.000 siswa dapat mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat pada tahun 2030. Program Sekolah Rakyat ini bertujuan memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.

Kementerian Sosial (Kemensos) akan memulai seleksi siswa baru Sekolah Rakyat pada Februari 2026, sebuah inisiatif penting untuk menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin. Program ini merupakan bagian dari prioritas.

Kabar gembira! 160 Sekolah Rakyat bebas biaya telah beroperasi penuh per September 2025, mendekati target 165 sekolah. Simak detail program penting ini untuk pengentasan kemiskinan!

Wamen Agus Jabo menyebut, nantinya setiap Sekolah Rakyat permanen bakal mampu menampung sebanyak 1.000 murid.

Menteri Sosial menegaskan kejujuran dalam penjangkauan siswa Sekolah Rakyat adalah fondasi utama, memastikan program ini tepat sasaran bagi keluarga terpinggirkan di Palembang dan sekitarnya.

Pemerintah Kabupaten Sumenep menerapkan pola jemput bola dalam rekrutmen SR Sumenep untuk tahun ajaran 2026-2027, menyusul rendahnya minat orang tua mendaftarkan anak mereka, terutama di tingkat SD.

Akademisi USU menyoroti peran strategis Sekolah Rakyat Sumut dalam memutus rantai kemiskinan. Akses pendidikan berkualitas bagi anak kurang mampu jadi kunci utama percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah ini.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memberikan apresiasi tinggi atas komitmen pemerintah daerah di Jawa Timur dalam mendukung program Sekolah Rakyat, menjadikan provinsi ini sebagai pelopor dengan titik penyelenggaraan terbanyak.

Suryani kini memiliki harapan baru setelah putranya, Muh Rahmatullah, diterima menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 23 Makassar.

Pemerintah Kota Singkawang mengambil langkah proaktif menyiapkan sekolah alternatif bagi siswa Sekolah Rakyat karena pembangunan fasilitas utama belum rampung, demi memastikan hak pendidikan tetap terpenuhi.

Gus Ipul juga mengeluhkan berkurangnya anggaran perlindungan dan jaminan sosial, serta anggaran rehabilitasi sosial (Atensi).

Program Sekolah Rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan akses pendidikan, kesehatan, dan kehidupan layak untuk 45.000 anak-anak.

Gus Ipul memastikan dalam audiensi dengan KPK akan menyampaikan semua hal terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos.

Dalam kesempatan itu, Al dengan berani menyampaikan langsung bahwa dirinya belum pernah mengenyam pendidikan.

Menurut Mensos Gus Ipul, terhambatnya pembangunan Sekolah Rakyat di Temanggung dan Wonosobo dikarenakan adanya penolakan penggunaan lahan dari warga setempat.

Mensos Gus Ipul menegaskan kualitas data sangat menentukan efektivitas kebijakan pemerintah.