93 Sekolah Rakyat Siap Beroperasi Juni 2026

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan 93 sekolah tersebut merupakan Sekolah Rakyat tahap II yang dikelola Kementerian Sosial.

Pemerintah Indonesia siap meluncurkan Sekolah Rakyat bebas biaya di 97 lokasi mulai Juli, memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak kurang mampu dan mendukung pengentasan kemiskinan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 97 gedung permanen Sekolah Rakyat mulai beroperasi pada Juli 2026 untuk memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan rentan di seluruh Indonesia.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 100 bangunan permanen Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia rampung Juli 2026, siap menyambut tahun ajaran baru.

Kementerian Sosial menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Deli Serdang akan selesai Juli 2026, siap menampung ribuan siswa dengan fasilitas lengkap sebagai bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Sekolah-sekolah tersebut diharapkan dapat menampung siswa baru dari keluarga miskin ekstrem pada tahun ajaran 2026/2027.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti optimistis pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 104 lokasi akan rampung akhir Juni 2026, memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

Pembangunan Sekolah Rakyat permanen berstandar internasional di Banyuwangi, yang digagas Presiden Prabowo Subianto, ditargetkan rampung Agustus 2026 untuk menampung 1.000 siswa dari keluarga kurang mampu.

Proyek pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Bekasi ditargetkan rampung pada Juni 2026, siap memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di wilayah tersebut.

Pemerintah Indonesia menargetkan lebih dari 500.000 siswa dapat mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat pada tahun 2030. Program Sekolah Rakyat ini bertujuan memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.

Kementerian Sosial (Kemensos) akan memulai seleksi siswa baru Sekolah Rakyat pada Februari 2026, sebuah inisiatif penting untuk menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin. Program ini merupakan bagian dari prioritas.

Kabar gembira! 160 Sekolah Rakyat bebas biaya telah beroperasi penuh per September 2025, mendekati target 165 sekolah. Simak detail program penting ini untuk pengentasan kemiskinan!

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak pengasuh pondok pesantren di Madura untuk aktif menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, fokus pada pemutakhiran data dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Menteri Sosial menyoroti urgensi Pemutakhiran Data Bansos di Pamekasan demi memastikan bantuan sosial seperti Sekolah Rakyat dan PKH tepat sasaran. Temukan mengapa data akurat krusial bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Temanggung terus mengupayakan penyelesaian sosial lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Ngadirejo. Dialog intensif dilakukan guna mencari solusi terbaik bagi warga terdampak dalam proses Penyelesaian Lahan Sekolah Rakyat Temanggun

Pemerintah Kabupaten Bengkayang berkomitmen penuh dalam peningkatan sarana pendidikan dan prasarana untuk mewujudkan visi daerah sebagai kabupaten pendidikan di perbatasan Kalimantan Barat.

Pemkab Bangkalan mendesak pemerintah pusat mempercepat pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Desa Katol Barat, Geger, karena tingginya antusiasme masyarakat dan kesiapan lahan.

Gus Ipul memastikan dalam audiensi dengan KPK akan menyampaikan semua hal terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos.

Dalam kesempatan itu, Al dengan berani menyampaikan langsung bahwa dirinya belum pernah mengenyam pendidikan.

Menurut Mensos Gus Ipul, terhambatnya pembangunan Sekolah Rakyat di Temanggung dan Wonosobo dikarenakan adanya penolakan penggunaan lahan dari warga setempat.

Mensos Gus Ipul menegaskan kualitas data sangat menentukan efektivitas kebijakan pemerintah.

Mensos menjelaskan, kebijakan sosial pemerintah berlandaskan amanat Pasal 34 UUD 1945, di mana negara bertanggung jawab memelihara fakir miskin & anak terlantar

Tito menjelaskan, pemerintah menyalurkan bantuan stimulan ekonomi sebesar Rp5 juta serta bantuan perabotan rumah tangga senilai Rp3 juta.

Alokasi PBI ditetapkan sebanyak 96,8 juta peserta setiap tahun dan didistribusikan ke seluruh daerah berdasarkan data terpadu yang terus dimutakhirkan.