Indonesia Targetkan 500 Ribu Siswa di Sekolah Rakyat pada 2030
Pemerintah Indonesia menargetkan lebih dari 500.000 siswa dapat mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat pada tahun 2030. Program Sekolah Rakyat ini bertujuan memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
Pemerintah Indonesia terus berkomitmen memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah melalui program Sekolah Rakyat, yang menargetkan pendaftaran lebih dari 500.000 siswa pada tahun 2030. Inisiatif ini didesain khusus untuk anak-anak dari keluarga termiskin, memastikan mereka mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi meresmikan operasional 166 Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia pada Senin, 12 Januari 2026. Acara peresmian tersebut dipusatkan di Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Peresmian ini menandai dimulainya langkah strategis pemerintah dalam memperkuat fondasi pendidikan nasional.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa program ini akan terus berkembang dengan penambahan fasilitas sekolah secara bertahap di seluruh negeri. Setiap gedung Sekolah Rakyat dirancang untuk menampung hingga 300 siswa, mencakup jenjang pendidikan dari SD hingga SMA. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyediakan sarana pendidikan yang memadai.
Ekspansi dan Kapasitas Sekolah Rakyat
Program Sekolah Rakyat merupakan upaya pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf optimistis target lebih dari 500.000 siswa akan tercapai pada tahun 2030. Proyeksi ini didasarkan pada rencana pembangunan minimal 100 gedung baru setiap tahunnya.
Dengan asumsi pembangunan berjalan lancar, kapasitas daya tampung siswa akan meningkat signifikan. Pada tahun 2026, jumlah siswa Sekolah Rakyat diperkirakan mencapai lebih dari 45.000 orang. Angka ini diproyeksikan melonjak menjadi lebih dari 400.000 siswa secara nasional pada tahun 2029.
Setiap gedung Sekolah Rakyat memiliki kapasitas yang cukup besar, mampu menampung hingga 300 siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Jika 100 gedung baru diselesaikan setiap tahun, maka akan ada penambahan kapasitas untuk 30.000 siswa per tahun. Peningkatan menjadi 200 gedung akan menambah 60.000 siswa, dan 300 gedung akan menambah 90.000 siswa per tahun.
Mekanisme Seleksi dan Peran Kementerian
Seleksi siswa untuk Sekolah Rakyat dilakukan dengan mekanisme yang ketat dan transparan, tanpa membuka pendaftaran umum. Proses ini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut kemudian diverifikasi langsung di lapangan oleh pendamping sosial, Dinas Sosial, serta pemerintah desa atau kelurahan.
Kementerian Sosial (Kemensos) memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan program ini, termasuk menyiapkan sistem seleksi siswa, guru, tenaga kependidikan, serta operasional sekolah. Sementara itu, pembangunan sarana dan prasarana fisik Sekolah Rakyat menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum. Kolaborasi antar kementerian ini memastikan program berjalan komprehensif dari hulu ke hilir.
Program Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan pemerataan hasil pembangunan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan pemerataan agar bermanfaat optimal bagi bangsa. Pendidikan berkualitas bagi anak-anak kurang mampu menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata.
Sumber: AntaraNews