Terkait Korupsi Sistem Proteksi TKI era Menaker Cak Imin
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kediaman mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Reyna Usman.
Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kemnaker.
merdeka.com
Ali Fikri menegaskan, hingga kini penggeledahan kediaman politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini masih terus berlangsung.
"Proses penggelahan sedang berlangsung dan segera kami sampaikan perkembangannya," tegasnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Korupsi berkaitan dengan pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Berdasarkan sumber Liputan6.com, tiga pihak yang sudah dijerat sebagai tersangka yakni Politikus PKB Reyna Usman yang saat korupsi itu terjadi menjabat Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemnaker, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) I Nyoman Darmanta, dan Karunia selaku pihak swasta. Ketiganya juga sudah dicegah ke luar negeri hingga Februari 2024.
KPK mengusut dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker.
KPK belum bersedia memberikan keterangan lengkap terkait penggeledahan
Baca Selengkapnya
Penggeledahan rumah Reyna Usman terkait kasus korupsi di Kemnaker.
Baca Selengkapnya
KPK berharap tokoh masyarakat hingga tokoh perempuan bisa membantu KPK dalam memerangi politik uang.
Baca Selengkapnya
KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Baca Selengkapnya
Kasus itu terjadi saat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi Menaker. Hari ini, Kamis (5/10), KPK memeriksa Politikus PKB Reyna Usman.
Baca Selengkapnya
Pembentukan TPD merupakan usulan dari empat partai politik dan relawan pendukung di daerah.
Baca Selengkapnya
Cak Imin juga setuju dengan pernyataan Gus Yahya pengurus PBNU tidak boleh mengatasnamakan organisasi dipimpinnya secara politik.
Baca Selengkapnya
KPU memberikan kesempatan bagj partai-partai politik memperbaiki berkas pencalonan bacalegnya.
Baca Selengkapnya
Untuk diketahui, bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi