Reyna Usman ditahan KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kemenakertrans.
Reyna Usman ditahan KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kemenakertrans.
Reyna diketahui merupakan Wakil Ketua DPW PKB Bali namun sudah tidak aktif lagi pada tahun 2012.
"Bahwa penanganan kasus ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kontestasi pada saat pencalonan atau terkait dengan tahun politik," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/1).
Namun dikarenakan Pandemi Covid-19, kasus tersebut kemudian mangkrak selama dua tahun.
Kemudian pengusutan kasus mantan Wakil Ketua DPW PKB Bali kembali bergulir di awal tahun 2023. Di mana KPK telah melakukan ekspos nama tersangka yang terlibat dalam kasus itu.
"Kemudian penyidikan sprindiknya terbit Juni 2023 mungkin nanti bisa dicek. Tapi seingat saya jauh sebelum ramai-ramai pencapresan," ujar Alex.
Selain Reyna, lembaga anti rasuah itu juga sebelumnya telah menetapkan dua nama lainnya sebagai tersangka, yakni I Nyoman Darmanta selaku ASN Kemenaker dan Karunia sebagai Direktur PT AIM.
Sementara Kurnia diharapkan kooperatif saat pemanggilan oleh penyidik. Ketiganya dikenakan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Tipikor Juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.
Penyelidikan kasus tersebut telah berlangsung pada tahun 2019 lalu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan Reyna Usman tidak terkait dengan kontestasi Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Politikus PKB Reyna Usman kini ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi.
Baca Selengkapnya
KPK resmi menetapkan tiga orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker yang terjadi pada 2012
Baca Selengkapnya
KPK menetapkan tiga tersangka kasus korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker yang terjadi pada tahun 2012.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah tiga orang terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan lahan untuk Tol Trans Sumatera.
Baca Selengkapnya
KPK) tengah menyidik dugaan korupsi pengadaan lahan Jalan Tol Trans Sumatera (JTSS) oleh BUMN PT Hutama Karya pada tahun anggaran 2018-2020.
Baca Selengkapnya
Seharusnya para pegawai KPK ini penjaga moral dan integritas antikorupsi bukan malah jadi pelaku korupsi
Baca Selengkapnya
KPK membeberkan ada tiga perusahaan terlibat terindikasi fraud atau kecurangan hingga mengakibatkan negara rugi Rp3,4 triliun.
Baca Selengkapnya
Dugaan rasuah tersebut terjadi tentang waktu 2017-2023.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi