Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Jadi Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat Tetap Pimpin Konvoi Motor di Hari Buruh 1 Mei

{{caption}}
Vica Hilang Saat Tragedi Kecelakaan Kereta di Bekasi, Keluarga Menanti dalam Cemas

{{caption}}
Kapan Hari Buruh? Ini Tanggal, Sejarah Singkat dan Maknanya

{{caption}}
Alasan Menteri PPPA Usul Gerbong Perempuan di Tengah Usai Tragedi Kecelakaan Kereta: Biar Aman

{{caption}}
Terungkap Motif Pengasuh Ikat Anak di Daycare Yogyakarta

{{caption}}
Prabowo Tiba di Jawa Tengah, Tinjau Pengelolaan Sampah hingga Proyek Hilirisasi

Topik Terkait
{{caption}}
Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Dihentikan, Polisi Bantah Perlakuan Khusus ke Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis

Polisi menegaskan mereka tidak melakukan diskriminasi dalam kasus Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, setelah menghentikan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.

{{caption}}
Respons KPK Dua Kali Presiden Prabowo Ampuni Terpidana Korupsi

Sebelumnya, Prabowo juga telah mengampuni Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan memberikan amnesti.

{{caption}}
Prabowo Rehabilitasi Eks Dirut ASDP, KPK Bicara soal Preseden Buruk Pemberantasan Korupsi

Rangkaian kerja KPK mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga eksekusi sudah selesai sebelum keputusan rehabilitasi diberikan Presiden.

KPK
{{caption}}
Novel Baswedan Tagih Keadilan untuk Pegawai KPK yang Tersingkir karena TWK

Sebagai langkah hukum, mereka melayangkan gugatan ke Komisi Informasi Publik (KIP).

KPK
{{caption}}
VIDEO: Novel Baswedan Keras Tuntut Firli Segera Ditahan, Berpotensi Kembali Berulah

Eks Penyidik KPK, Novel Baswedan mengapresiasi, putusan PN Jaksel yang menolak permohonan praperadilan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri.

{{caption}}
Novel Desak Polisi Segera Tahan Firli Usai Praperadilan Ditolak

Hakim sebelumnya menyatakan penetapan status tersangka Firli dilakukan Polda Metro Jaya sah secara hukum.

{{caption}}
Profil Brigjen Asep Guntur, Dirdik KPK Mengundurkan Diri Buntut OTT Basarnas

Buntut pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang menyebut penyelidik khilaf dalam OTT yang melibatkan Marsekal Madya Henri Alfiandi.

{{caption}}
Polri Bantah Hubungan dengan KPK Memanas: Nanti yang Senang Malah Koruptor

Pasang surut hubungan KPK-Polri, hingga kerap dijuluki cicak vs buaya.

{{caption}}
Kembalinya Brigjen Endar Dituding 'Tukar Guling' dengan Kasus Firli, Ini Reaksi KPK

Asep menyebut pengembalian Endar dalam rangka harmonisasi antar KPK dan Polri.

KPK
{{caption}}
Ini Deal Firli Bahuri Cs dengan Kapolri agar Brigjen Endar Balik ke KPK

Firli Bahuri cs dan Kapolri sepakat penegakan pemberantasan korupsi tak boleh menurun.

{{caption}}
Kisah Brigjen Endar: Dipecat KPK, Dibela Kapolri, Disambut Riuh Pegawai saat Kembali

Untuk sementara waktu Brigjen Endar masih belum bisa melakukan pekerjaanya sebagai Dirdik. Pekerjaan Endar diemban sementara oleh Ronald Worotika.

{{caption}}
Firli Cs Berubah Sikap, Brigjen Endar Priantoro Kembali Jadi Dirlidik KPK

Endar mengaku surat keputusan dirinya kembali menjadi pejabat KPK sudah terbit pada tanggal 27, Juni 2023.

{{caption}}
Usai Khalid Basalamah, KPK Periksa Dua Bos Travel Haji dan Umrah Sebagai Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji

Keduanya akan diperiksa di gedung Merah Putih Jakarta namun statusnya masih dalam konfirmasi apakah hadir hari ini atau meminta penjadwalan ulang.

{{caption}}
PAN Dukung Gagasan KPK Batasi Pemakaian Uang Tunai Pemilu Demi Keadilan Politik

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.

{{caption}}
KPK dan ACC Sulawesi Perkuat Pendidikan Antikorupsi Pemuda Melalui Pelatihan YIC

KPK dan ACC Sulawesi membekali pemuda dengan Pendidikan Antikorupsi via YIC. Ini untuk tingkatkan peran masyarakat berantas korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan.

{{caption}}
KPK Mendesak Aturan Pembatasan Uang Tunai Pemilu untuk Cegah Politik Uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi pembatasan uang tunai pemilu guna meminimalisir praktik politik uang yang kerap terjadi dalam demokrasi elektoral.

{{caption}}
KPK Desak Pemerintah dan DPR Percepat Pembahasan RUU Pembatasan Uang Kartal buat Tekan Politik Uang

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

{{caption}}
KPK Soroti Lemahnya Kaderisasi Partai Politik, Pemicu Utama Mahar Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya sistem kaderisasi partai politik sebagai akar masalah praktik mahar politik yang berpotensi memicu korupsi. Simak usulan KPK untuk perbaikan Kaderisasi Partai Politik.