LIVE

KPK Ajukan Banding Hasto Kristiyanto Divonis 3,5 Tahun Penjara, ini Alasannya

Salah satu pertimbangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan banding atas vonis tersebut lantaran hukuman yang dijatuhkan kurang dari dua pertiga tuntutan.

vonis hasto kristiyanto
Terdakwa kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) untuk anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan, Hasto Kristiyanto usai menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (25/07/2025).
Terdakwa kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) untuk anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan, Hasto Kristiyanto usai menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (25/07/2025). (Istimewa)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding atas vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat kepada terdakwa Hasto Kristiyanto. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyono menyampaikan, salah satu pertimbangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan banding atas vonis tersebut lantaran hukuman yang dijatuhkan kurang dari dua pertiga tuntutan.

“Karena putusan kurang dua pertiga dari tuntutan, maka penuntut umum ajukan banding,” tutur Fitroh dalam keterangannya, Kamis (31/7/2025).

JPU sendiri membacakan tuntutan agar majelis hakim menjatuhkan 7 tahun penjara kepada Hasto Kristiyanto. Fitroh belum merinci alasan banding lainnya atas putusan perkara suap pengurusan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku itu.

Seperti diketahui, Hakim Ketua Rios Rahmanto menjatuhkan hukuman 3 tahun 6 bulan pidana penjara terhadap Hasto Kristiyanto. Vonis dijatuhkan hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK yang meminta Hasto dihukum 7 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 600 juta subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan.

Hal ini dikarenakan Hasto dinilai tidak terbukti melanggar dakawan pertama dari jaksa yakni perintangan penyidikan. Namun, hakim meyakini Hasto turut terlibat dalam memberi uang senilai Rp 400 juta untuk Komisioner KPU Wahyu Setiawan guna memuluskan langkah Harun Masiku sebagai anggota DPR RI.

Hakim menyatakan dakwaan jaksa KPK bahwa Hasto merintangi penyidikan kasus Harun Masiku tidak terbukti. Hal ini dinilai hakim setelah menimbang keterangan saksi dan ahli.

Menurut hakim, sebagai terdakwa, Hasto tidak pernah memberi perintah merendam ponsel Harun Masiku melalui satpam di Kantor DPP PDIP yang bernama Nurhasan.

Selain itu, hakim menilai percakapan Nurhasan yang menyebut nama bapak, tidak dapat dinilai merujuk langsung kepada sosok Hasto. Oleh karena itu, hakim berpandangan berdasarkan dalam pasal 191 ayat 1 KUHAP, jika dakwaan tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan.

"Terdakwa harus dibebaskan sehingga majelis berkesimpulan bahwa terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu melanggar pasal 21 tipikor juncto pasal 65 ayat 1 KUHP," ujar majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (27/7/2025).

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Dani Mardanih
Editor Dani Mardanih
N
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Restorasi Candi Prambanan Jadi Agenda PM India di Yogyakarta

{{caption}}
PM Modi Kunjungi RI, India Berharap Capai Kesepakatan soal BrahMos

{{caption}}
Survei KedaiKOPI: 66% Orangtua Dukung SPMB

{{caption}}
Uang Rp 1,5 Miliar untuk Kuliah Anak Rusak Terendam Banjir, BI Turun Tangan

{{caption}}
PM India Kunjungi Jakarta dan Yogyakarta pada 6–8 Juli

{{caption}}
Bupati Langkat Syah Afandin Ditangkap KPK, Wakil Bupati Menangis

Topik Terkait
{{caption}}
Hasto Terima Amnesti dari Prabowo, KPK: Tetap Dianggap Korupsi

KPK menyatakan bahwa Hasto masih dianggap bersalah atas tindak pidana korupsi, meskipun ia tidak menjalani hukumannya.

Hasto Kristiyanto
{{caption}}
KPK Sebut Hasto Kristiyanto Tetap Terbukti Korupsi Meski Dapat Amnesti dari Prabowo

KPK menyatakan terdakwa Hasto Kristiyanto tetap terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Amnesti Hasto Kristiyanto
{{caption}}
Sekjen PDIP Hasto Divonis 3,5 Tahun Penjara, Jokowi Beri Respons Tak Terduga

Saat disinggung ada agenda politik yang menimpa Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong yang divonis 4,5 tahun.

hasto divonis
{{caption}}
Divonis Bersalah & Dihukum 3,5 Tahun Penjara, Hasto Kristiyanto Tetap Jabat Sekjen PDIP

Hasto Kristiyanto dijatuhi hukuman penjara selama 3,5 tahun karena terlibat dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.

Guntur Romli
{{caption}}
Ketua KPK Tanggapi Vonis 3,5 Tahun Bui Hasto Kristiyanto: Harusnya Berdasarkan Dakwaan Sudah Terang Benderang

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memvonis Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan 3,5 tahun hukuman penjara.

Hasto Kristiyanto
{{caption}}
Jawaban Hasto Ditanya soal Mundur dari Sekjen PDIP Usai Vonis 3,5 Tahun Penjara

Hasto sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara kasus dugaan perintangan penyidikan korupsi perkara tersangka Harun Masiku dan pemberian suap.

hasto divonis
{{caption}}
VIDEO: Putusan Hakim, Hasto Tak Terbukti Lakukan Perintangan Penyidikan KPK!

Dalam putusannya, hakim menilai Hasto tidak bersalah dan tidak melakukan perintangan penyidikan yang dilakukan oleh KPK.

Berita Update
{{caption}}
Sekjen PDIP Hasto soal Vonis 3,5 Tahun Bui: Kepala Saya Tegak Lawan Ketidakadilan!

Diketahui, putusan ini terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024

Hasto Kristiyanto
{{caption}}
Ekspresi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat Ketok Palu Vonis Perkara Suap Harun Masiku

Vonis ini terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024 dan perintangan penyidikan yang melibatkan buronan Harun Masiku.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ditahan KPK
{{caption}}
Faktor-Faktor yang Memberatkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Selama Sidang Perkara Suap

Vonis ini terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024

Hasto Kristiyanto
{{caption}}
Tertegun Sambil Genggam Tangan, Ekspresi Tenang Istri Hasto Kristiyanto saat Suami Divonis Hakim

Hadir dalam ruang sidang Maria Ekowati, istri Hasto. Terlihat ia hanya tertegun begitu mendengar vonis yang dibacakan Majelis Hakim.

Hasto Kristiyanto
{{caption}}
Tok! Hakim Vonis Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto 3,5 Tahun Penjara

Vonis dijatuhkan hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK.

sidang vonis hasto
{{caption}}
Hasto Kristiyanto Dapat Amnesti dari Presiden Prabowo

Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada terdakwa kasus suap PAW Harun Masiku, Hasto Kristiyanto.

amnesti
{{caption}}
KPK Ungkap Timses Syah Afandin Raih 85 Proyek Senilai Rp10,2 Miliar di Langkat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta mengejutkan terkait tim sukses Bupati Langkat Syah Afandin yang diduga mendapatkan 85 proyek senilai Rp10,2 miliar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat. Simak detail dugaan suap proyek ini.

dinas pendidikan
{{caption}}
KPK Ungkap Bupati Langkat Terima Suap Rp800 Juta dari Proyek Dinas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim diduga menerima suap sebesar Rp800 juta dari total kesepakatan Rp1,1 miliar terkait proyek dinas, memicu pertanyaan besar mengenai integritas pejabat daerah.

dinas pendidikan
{{caption}}
OTT Bupati Langkat, KPK Temukan Uang Rp 100 Juta di Jok Mobil

Tim KPK berhasil menemukan uang tunai sebesar Rp 100 juta yang disimpan tersembunyi di bawah jok kursi penumpang bagian depan kendaraan.

kpk
{{caption}}
Bupati Langkat Resmi Jadi Tersangka Suap Proyek

Bupati Langkat, Syah Afandin, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap yang melibatkan proyek tertentu.

kpk
{{caption}}
KPK Tetapkan Bupati Langkat Syah Afandin dan Mantan Timses Tersangka Suap Proyek

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin dan mantan tim suksesnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemkab Langkat, memicu pertanyaan besar.

bupati langkat
{{caption}}
KPK Dalami Pengakuan Raja Juli soal Amplop dari Bupati Kuansing

Pernyataan Menhut menjadi pengayaan informasi bagi KPK.

kpk