KPAI Imbau BGN Miliki Rekam Medis AKG Anak untuk Program MBG

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memiliki rekam medis Angka Kecukupan Gizi (AKG) setiap anak penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mengapa rekam medis AKG ini krusial untuk akuntabilitas dan tepat s

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menyampaikan imbauan penting kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). KPAI menekankan perlunya BGN memiliki rekam medis Angka Kecukupan Gizi (AKG) setiap anak yang menjadi penerima manfaat program tersebut. Langkah ini dinilai esensial guna memastikan program MBG berjalan tepat sasaran dan akuntabel di seluruh wilayah Indonesia.

Imbauan ini muncul setelah adanya laporan mengenai kesulitan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dalam memperluas jangkauan program. Beberapa sekolah elit dilaporkan menolak menerima program MBG, memicu kekhawatiran terkait efektivitas penyaluran bantuan gizi. KPAI juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pengerahan aparat keamanan untuk mengatasi penolakan ini.

Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menegaskan bahwa penolakan terhadap program MBG seharusnya didasarkan pada asesmen gizi anak, bukan status sekolah atau tekanan birokrasi. Ia menyoroti bahwa penolakan yang tidak berdasar asesmen profesional dapat mengabaikan kebutuhan gizi sebenarnya. KPAI mendorong pendekatan berbasis data kesehatan untuk setiap keputusan terkait program ini.

Pentingnya Rekam Medis AKG untuk Program MBG

KPAI secara tegas menyarankan BGN dan SPPG untuk melengkapi setiap anak penerima manfaat MBG dengan medical record AKG yang komprehensif. Jasra Putra menjelaskan, data AKG ini akan menjadi landasan utama dalam menentukan kelayakan dan kebutuhan gizi spesifik setiap anak. Dengan demikian, bantuan gizi yang diberikan dapat disesuaikan secara individual dan lebih efektif.

Pendekatan berbasis rekam medis AKG ini bertujuan untuk menghindari potensi salah sasaran atau ketidaktepatan dalam pemberian nutrisi. KPAI berpendapat bahwa hanya dengan data gizi yang akurat, program MBG dapat benar-benar memenuhi tujuannya. Hal ini juga akan meningkatkan akuntabilitas program secara keseluruhan di mata publik dan pemangku kepentingan.

Menurut KPAI, penentuan kelayakan penerima MBG haruslah berdasarkan pada riwayat kesehatan dan AKG anak yang dinilai oleh ahli gizi profesional. Keputusan ini tidak boleh didikte oleh perintah, birokrasi, atau tekanan dari pihak yang tidak memiliki kompetensi di bidang gizi. Keterlibatan ahli gizi akan memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada pertimbangan medis yang tepat.

KPAI menekankan bahwa fokus utama adalah kesehatan dan tumbuh kembang anak, bukan status sosial atau ekonomi sekolah. Bahkan di sekolah yang dianggap elit sekalipun, mungkin terdapat anak-anak yang mengalami malnutrisi atau kelebihan nutrisi. Oleh karena itu, asesmen gizi yang menyeluruh menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi kebutuhan tersebut.

Polemik Penolakan Sekolah dan Peran Aparat Keamanan

Isu penolakan program MBG oleh beberapa sekolah, termasuk sekolah elit, menjadi sorotan utama KPAI. Jasra Putra menyatakan ketidaksetujuannya terhadap narasi yang terburu-buru menyebut adanya penolakan tanpa dasar asesmen yang kuat. KPAI juga menyoroti penggunaan aparat keamanan seperti Danramil dan Kapolres dalam upaya mengatasi penolakan ini.

KPAI berpandangan bahwa pengerahan aparat keamanan untuk memaksa sekolah menerima program bukanlah solusi yang tepat. Jasra Putra mengusulkan agar jika memang ada keterlibatan aparat, mereka seharusnya mengerahkan anggota yang memahami bidang gizi. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman dan edukasi, bukan melakukan penekanan agar program diterima tanpa pertimbangan.

Penolakan program MBG tidak seharusnya hanya didasari oleh label "sekolah elit," karena status tersebut tidak menjamin semua siswanya memiliki kondisi gizi optimal. KPAI mengingatkan bahwa anak-anak di sekolah mana pun berpotensi mengalami masalah gizi, baik kurang gizi maupun gizi berlebih, yang dapat membahayakan kesehatan mereka. Oleh karena itu, asesmen individual tetap menjadi kunci.

KPAI meminta agar setiap penolakan program MBG dilakukan berbasis asesmen gizi pada anak secara individual. Hal ini akan memastikan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan data dan kebutuhan riil, bukan asumsi atau stigma. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan program yang lebih inklusif dan efektif dalam mencapai tujuan pemenuhan gizi anak.

Sumber: AntaraNews