Korupsi di Kemnaker Membuat Sistem Proteksi TKI Tak Berjalan

Kini, KPK mulai menelusuri jejak aliran uang dan modus pemerasan yang melibatkan pejabat kementerian dan pihak swasta penyedia jasa sertifikasi.

KPK kembali memanggil sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi dalam pengurusan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)

Menaker telah mencopot direktur dan seluruh staf Direktorat Layanan Izin Tenaga Kerja Asing yang diduga terlibat.

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, Ribka akan diperiksa di Gedung Merah Putih. Saat ini, Ribka sudah hadir.

KPK menetapkan tiga tersangka kasus korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker yang terjadi pada tahun 2012.

Tim penyidik menjadwalkan memeriksa dua saksi pada hari ini, Selasa (10/10/2023)

Kasus itu terjadi saat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi Menaker. Hari ini, Kamis (5/10), KPK memeriksa Politikus PKB Reyna Usman.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus ini.

Diketahui, proyek yang menelan anggaran sebesar Rp20 miliar guna merancang sistem proteksi TKI tersebut tidak berfungsi.

KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

KPK membantah pengusutan kasus korupsi yang melibatkan Cak Imin bernuansa politis.

KPK menegaskan kasus korupsi pengadaan sistem proteksi TNI di Kemnaker murni proses hukum.

Permohonan tersebut menandai penundaan agenda pemeriksaan yang sebelumnya telah dijadwalkan penyidik.

Sudewo didakwa terkait dugaan tindak pidana korupsi pemerasaan dalam pengisian jabatan perangkat desa di wilayah Kabupaten Pati.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami sejumlah informasi dan mengumpulkan keterangan yang berkaitan dengan penanganan perkara.

Noel sebelumnya diganjar hukuman empat tahun dan enam bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi K3.

Pertamina Patra Niaga perkuat tata kelola pengadaan energi melalui FGD dengan Kejaksaan Agung dan KPK. Inisiatif ini wujudkan proses transparan, akuntabel, dan dukung ketahanan energi nasional.

Tidak lama berselang, kasus suap juga menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.

Puspa Dewi mengaku tak tahan kerja di sana karena banyak aturan ditambah anak majikan nakal.

Menteri Abdul Kadir Karding berjanji terus mendalami dan mencari aktor-aktor lain yang terlibat kasus penyelundupan delapan CPMI ilegal itu.

Belasan calon PMI dan 24 WNA ini akan berangkat ke Malaysia lewat jalur laut.

Adapun kedua tersangka penyelundup Pekerja Migran Indonesia non-prosedural itu di antaranya berinisial MZ dan PJ.

Mereka diduga berangkat dengan cara ilegal dan menjadi korban perdagangan manusia.

Keterlibatan oknum TNI-Polri hingga pegawai pemerintah membuat praktik bisnis penempatan PMI ilegal keluar negeri sulit diberantas.