Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komisi IX DPR Minta Kemenkes Serius Tangani Kenaikan Kasus DBD

Komisi IX DPR Minta Kemenkes Serius Tangani Kenaikan Kasus DBD<br>

Komisi IX DPR Minta Kemenkes Serius Tangani Kenaikan Kasus DBD

DPR meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin responsif menghadapi kasus DBD.

Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menangani serius naiknya kasus Demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dewi Asmara mengatakan, kasus DBD saat ini naik lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Karena itu, dia meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin responsif menghadapi kasus DBD.


“Jadi paling tidak kami mengharapkan kewaspadaannya mengenai ketersediaan BOR (bed occupancy rate) di rumah sakit. Karena kalau kematian ini yang tercatat 319, ini bisa jadi pasiennya terlambat dibawa ke faskes,” kata Dewi saat raker Komisi IX DPR RI dengan Kemenkes, di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (25/3).

Komisi IX DPR Minta Kemenkes Serius Tangani Kenaikan Kasus DBD
Komisi IX DPR Minta Kemenkes Serius Tangani Kenaikan Kasus DBD

Dewi lantas mempertanyakan vaksin DBD yang sebelumnya sudah ada di Provinsi Kalimantan. Dia meminta Kemenkes mengevaluasi vaksinasi DBD sekaligus meminta rekomendasi Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).

”Kami ingin dengar tindak lanjut Kemenkes sesuai dengan rapat kerja kita bulan November yang lalu, dan ingin dapatkan update rencana produksi nasional World Mosquito Program (WMP) dengan Biofarma,” ucapnya.

Komisi IX DPR Minta Kemenkes Serius Tangani Kenaikan Kasus DBD

”Sebagai gambaran saja, negara tropis di Brazil, saat ini sudah melakukan vaksinasi dengue secara nasional. Nah ini sudah juga dilakukan di Indonesia seperti di Kalimantan timur, dengan biaya sendiri mungkin ya. Nah ini apakah dilakukan secara mandiri, bagaimana Kemenkes melakukan evaluasi atas vaksinasi ini,” 

tambahnya.

merdeka.com

Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksinasi yang disediakan Kemenkes hasil produksi dalam negeri. Pemberian vaksin ini diprioritaskan untuk kelompok berisiko.
 
“Kalau tidak, kita harapkan mereka juga bisa langsung beli dari pasar, industrinya juga bebas untuk impor, asalkan itu merek-mereknya yang seizin kita,” ungkapnya.

Komisi IX DPR Minta Kemenkes Serius Tangani Kenaikan Kasus DBD

Kasus DBD di Indonesia meningkat sejak awal 2024. Data dari Kemenkes mencatat sebanyak 16.000 kasus DBD di 213 Kabupaten/Kota per awal Maret 2024. Jumlah ini lebih besar dari data pada periode yang sama di tahun 2023, yaitu sebanyak 6.938 kasus.
 
Kasus DBD banyak tercatat di Tangerang, Bandung Barat, Kota Kendari, Subang, dan Lebak. Lonjakan kasus diperkirakan akan terus terjadi hingga bulan April 2024.
 
“Keadaan ini diperkirakan terus berlanjut sampai bulan April seiring dengan musim hujan setelah El Nino,” dikutip dari situs Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Kamis (21/3).

Setuju RUU Kementerian Negara jadi Inisiatif DPR, Ini Catatan yang Diberikan Fraksi PDIP
Setuju RUU Kementerian Negara jadi Inisiatif DPR, Ini Catatan yang Diberikan Fraksi PDIP

Fraksi PDIP menyatakan sikap setuju dengan beberapa catatan.

Baca Selengkapnya
Pengamat: PDIP dan PKS yang Kemungkinan Besar Akan Menggunakan Hak Angketnya
Pengamat: PDIP dan PKS yang Kemungkinan Besar Akan Menggunakan Hak Angketnya

Jadi kelihatannya yang nantinya akan mengajukan hak angket dari Koalisi Perubahan PKS, atau nanti PDIP dari koalisi 03,” kata Ujang Komarudin

Baca Selengkapnya
Ini Perbandingan Perolehan Suara Partai Pemilu 2019 dan 2024 di Jatim, PKB Jadi Sorotan
Ini Perbandingan Perolehan Suara Partai Pemilu 2019 dan 2024 di Jatim, PKB Jadi Sorotan

Jawa Timur merupakan lumbung suara Partai Kebangkitan Bangsa.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Mengurai Pasal Dalam Draf RUU Penyiaran yang Jadi Polemik
Mengurai Pasal Dalam Draf RUU Penyiaran yang Jadi Polemik

Draf RUU Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran menuai beragam polemik.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Soroti Kasus TPPO Modus Ferienjob ke Jerman: Jangan Sampai Korban Bertambah
Komisi III DPR Soroti Kasus TPPO Modus Ferienjob ke Jerman: Jangan Sampai Korban Bertambah

Komisi III DPR menilai kasus tersebut adalah masalah hukum serius.

Baca Selengkapnya
Fakta-Fakta Dugaan Kasus Penggelapan Dana Rp6,9 M Seret Tiko Aryawadhana Suami BCL
Fakta-Fakta Dugaan Kasus Penggelapan Dana Rp6,9 M Seret Tiko Aryawadhana Suami BCL

Kasus penggelapan dana ini dilaporkan oleh mantan istri Tiko inisial AW

Baca Selengkapnya
Sederet Prajurit hingga Komandan TNI Jadi Korban Keganasan OPM Papua, Ada yang Gugur Saat Evakuasi Jasad Rekan
Sederet Prajurit hingga Komandan TNI Jadi Korban Keganasan OPM Papua, Ada yang Gugur Saat Evakuasi Jasad Rekan

Sertu Rizal adalah anggota Satgas Pamtas Mobile Yonif R 408/SBH (Suhbrastha) yang gugur dalam baku tembak

Baca Selengkapnya
Kritik Putusan MA soal Aturan Batas Usia Kepala Daerah, Pakar: Jangan Heran Kalau Masyarakat Curiga
Kritik Putusan MA soal Aturan Batas Usia Kepala Daerah, Pakar: Jangan Heran Kalau Masyarakat Curiga

Putusan tersebut disinyalir meloloskan Kaesang ikut Pemilihan Kepala Daerah

Baca Selengkapnya
DPD Usul Ada Lembaga Adat Budaya Betawi dalam RUU DKJ
DPD Usul Ada Lembaga Adat Budaya Betawi dalam RUU DKJ

"Lembaga adat dan kebudayaan Betawi perlu dapat nomenklatur serta tugas dan wewenang jelas dalam UU ini." kata Sylviana

Baca Selengkapnya