Kenapa Listyo Sigit Kapolri Perlu Dipertahankan? Analis Ungkap Strategi Politik Presiden Prabowo

Analis politik menyarankan Presiden Prabowo Subianto mempertahankan Listyo Sigit sebagai Kapolri. Keputusan ini dinilai strategis untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik.

Analis politik Boni Hargens menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk mempertahankan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Saran ini muncul sebagai bagian dari pertimbangan strategis dalam menjaga stabilitas institusi keamanan negara.

Menurut Boni, Presiden memiliki hak prerogatif penuh untuk mengangkat dan memberhentikan Kapolri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penggunaan hak prerogatif ini diharapkan dapat dilakukan dengan pertimbangan matang demi kepentingan jangka panjang negara.

Keputusan mempertahankan Listyo Sigit Kapolri dinilai dapat menjadi langkah politik yang krusial. Hal ini bertujuan untuk menjaga kekuatan institusi keamanan sekaligus menghindari potensi turbulensi yang bisa dimanfaatkan oleh lawan politik untuk menyerang pemerintahan baru.

Strategi Politik di Balik Pertahanan Listyo Sigit Kapolri

Boni Hargens menegaskan bahwa mempertahankan Jenderal Pol Listyo Sigit sebagai Kapolri adalah bagian dari strategi politik yang cerdas. "Bagi saya, mempertahankan Jenderal Pol Listyo Sigit sebagai Kapolri dapat menjadi bagian dari strategi politik untuk menjaga kekuatan institusi keamanan, dan menghindari turbulensi yang bisa dimanfaatkan lawan politik untuk menyerang pemerintah," ujar Boni dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Langkah ini juga dipandang sebagai bagian dari visi jangka panjang Presiden Prabowo untuk memperkuat negara. Dengan stabilitas kepemimpinan di Polri, pemerintah dapat lebih fokus pada agenda-agenda penting lainnya tanpa terganggu oleh isu internal kepolisian.

Keputusan mempertahankan Listyo Sigit Kapolri juga memungkinkan pemerintah untuk terus melanjutkan reformasi institusi Polri secara berkelanjutan. Tanpa gejolak kepemimpinan, proses perbaikan dan peningkatan kinerja institusi dapat berjalan lebih efektif dan terarah.

Menghindari Ketidakpercayaan Publik dan Gejolak Kepemimpinan

Boni Hargens juga menyoroti potensi dampak negatif jika Listyo Sigit dicopot dari jabatannya di tengah situasi yang sensitif saat ini. Tindakan tersebut dinilai dapat memicu ketidakpercayaan dan persepsi negatif dari publik terhadap pemerintah, terutama terkait soliditas internal pemerintahan.

"Keputusan mempertahankan Kapolri adalah bagian dari visi jangka panjang Presiden Prabowo untuk memperkuat negara dan menjaga kepercayaan publik secara berkelanjutan," tambahnya. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga citra positif pemerintah di mata masyarakat.

Oleh sebab itu, langkah Presiden untuk mempertahankan Listyo Sigit Kapolri dianggap sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik. Stabilitas kepemimpinan di lembaga sepenting Polri akan memberikan sinyal positif bahwa pemerintah memiliki kendali penuh dan arah yang jelas dalam mengelola keamanan negara.

Tuntutan Publik dan Perspektif yang Berbeda

Saran dari Boni Hargens ini muncul sebagai respons terhadap tuntutan dari pihak lain. Sebelumnya, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, telah membacakan 12 tuntutan masyarakat sipil.

Salah satu tuntutan utama tersebut adalah pergantian Listyo Sigit sebagai Kapolri. Tuntutan ini didasari oleh penilaian bahwa Listyo Sigit dinilai gagal mengubah watak represif Polri, terutama setelah adanya insiden kekerasan terhadap massa aksi selama unjuk rasa pada akhir Agustus 2025.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan kompleksitas dalam pengambilan keputusan terkait kepemimpinan Polri. Pemerintah perlu menimbang berbagai perspektif, antara menjaga stabilitas institusi dan merespons aspirasi serta tuntutan dari masyarakat sipil.

Sumber: AntaraNews