Kemenko PMK dan BPK RI Lakukan Evaluasi Program Nasional di Gowa, Soroti Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Kemenko PMK bersama BPK RI melakukan Evaluasi Program Nasional Gowa, fokus pada penanganan kemiskinan ekstrem dan Sekolah Rakyat. Bagaimana hasilnya?

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI baru-baru ini mengunjungi Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Kunjungan ini bertujuan untuk mengawasi serta mengevaluasi implementasi program-program prioritas nasional di tingkat daerah. Mereka ingin memastikan bahwa program-program tersebut berjalan efektif dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah.

Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal Kemenko PMK, Leo Efriansyah, menjelaskan bahwa koordinasi ini sangat penting. Fokus utama evaluasi adalah pada program penanggulangan kemiskinan ekstrem dan keberadaan Sekolah Rakyat. Gowa dipilih karena dianggap berhasil dalam mengimplementasikan program-program tersebut.

Sementara itu, Pengendali Teknis BPK RI, Masyitoh Yahya Sinaga, menambahkan bahwa pemeriksaan ini bersifat tematik. Pemeriksaan ini mencakup bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Tujuannya adalah memastikan efektivitas serta kepatuhan terhadap standar pemeriksaan keuangan negara.

Keberhasilan Gowa dalam Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Kabupaten Gowa mendapatkan apresiasi khusus dari Kemenko PMK atas keberhasilannya dalam penanggulangan masyarakat miskin ekstrem (KME). Program ini sejalan dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 yang menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem. Keberhasilan Gowa menjadi contoh positif bagi daerah lain dalam upaya mencapai target nasional.

Salah satu inovasi yang dinilai efektif adalah kebijakan mengharuskan hampir semua pejabat di Gowa menjadi bapak asuh. Mereka bertanggung jawab untuk membina dan mendukung anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Pendekatan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mengatasi masalah sosial.

Leo Efriansyah menegaskan, "Penanggulangan masyarakat miskin ekstrem yang dijalankan di Gowa cukup membuahkan hasil dan ini adalah salah satu program prioritas nasional sesuai dengan Inpres Nomor 8 Tahun 2025." Pernyataan ini menggarisbawahi dampak positif dari strategi yang diterapkan.

Inovasi Pendidikan Melalui Sekolah Rakyat

Selain penanganan kemiskinan ekstrem, Kemenko PMK dan BPK RI juga menyoroti program inovatif lainnya di Gowa, yaitu pendirian Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 24 Gowa. Sekolah ini dirancang khusus untuk menyasar siswa dari keluarga miskin ekstrem. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) digunakan sebagai acuan utama dalam penentuan siswa penerima manfaat.

SRMP 24 Gowa yang berlokasi di Kecamatan Bontomarannu ini telah beroperasi dengan 150 siswa. Program pendidikan ini dinilai sebagai inovasi daerah yang sangat sejalan dengan kebijakan nasional. Keberadaan sekolah rakyat ini diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak kurang mampu.

Leo Efriansyah menambahkan, "Sekolah Rakyat di Kecamatan Bontomarannu ini sudah berjalan dengan 150 siswa. Program ini kami nilai sebagai inovasi daerah yang sejalan dengan kebijakan nasional." Inisiatif ini menunjukkan bagaimana daerah dapat berkontribusi pada tujuan pembangunan manusia.

Pendekatan Tematik BPK dalam Pengawasan Program Nasional

BPK RI menjalankan pemeriksaan tematik dalam kunjungan ini, yang berfokus pada tiga bidang krusial: kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Pendekatan ini memungkinkan BPK untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai implementasi program prioritas. Pemeriksaan dilakukan secara simultan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Masyitoh Yahya Sinaga menjelaskan bahwa pemeriksaan tematik bertujuan untuk memastikan efektivitas program. Selain itu, BPK juga ingin memastikan kepatuhan terhadap Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Hal ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran.

BPK juga berkoordinasi erat dengan Kemenko PMK untuk mengumpulkan masukan dan kendala dari pemerintah daerah. Informasi ini sangat berharga untuk memahami tantangan riil di lapangan, termasuk dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat. "Kami ingin mendapatkan gambaran menyeluruh tentang capaian dan tantangan program pembangunan manusia di daerah," ujar Masyitoh.

Sumber: AntaraNews