Pemprov Sulut Raih Akreditasi 'A' untuk Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, Bukti Kualitas SDM Aparatur

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berhasil meraih sertifikat akreditasi pelatihan pemeriksaan keuangan negara dengan nilai A, menandai pengakuan nasional terhadap kualitas pengembangan SDM aparatur di daerah.

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Pemprov Sulut Raih Akreditasi 'A' untuk Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, Bukti Kualitas SDM Aparatur
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mencetak sejarah dengan meraih sertifikat Akreditasi Pelatihan Keuangan Negara bernilai A dari Badiklat PKN BPK RI, menjadi yang pertama bagi lembaga pelatihan daerah di Indonesia. Prestasi ini menegaskan komitme (AntaraNews)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih sertifikat akreditasi pelatihan pemeriksaan keuangan negara. Penghargaan bergengsi ini diberikan langsung oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK RI. Sertifikat akreditasi yang diperoleh memiliki nilai A, menunjukkan komitmen tinggi terhadap kualitas.

Pencapaian ini menjadi sangat istimewa karena, menurut Kepala Badiklat PKN BPK RI, ini adalah kali pertama akreditasi pelatihan pemeriksaan keuangan negara diberikan kepada lembaga pelatihan di Indonesia. Khususnya, penghargaan ini ditujukan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) di tingkat daerah. Kepala BPSDM Sulut, Audy Pangemanan, menyatakan bahwa ini adalah pengakuan penting.

Penghargaan tersebut secara resmi diserahkan pada Selasa, 27 Januari, dalam sebuah acara di Badiklat PKN BPK RI, Jakarta. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi simbol kebanggaan semata, tetapi juga berfungsi sebagai motivasi kuat bagi seluruh jajaran Pemprov Sulut. Mereka diharapkan terus menjaga mutu dan profesionalisme demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Pengakuan Nasional atas Kualitas Pelatihan Pemeriksaan Keuangan

Audy Pangemanan, Kepala BPSDM Sulut, menegaskan bahwa prestasi ini sangat signifikan. Ini merupakan pengakuan pertama dari Badiklat PKN BPK RI kepada BPSDM di daerah untuk akreditasi pelatihan pemeriksaan keuangan negara. Hal ini menggarisbawahi bahwa program pelatihan di Sulawesi Utara telah memenuhi standar kualitas yang ketat.

Lebih lanjut, keempat program pelatihan yang diajukan oleh Pemprov Sulut seluruhnya berhasil memperoleh akreditasi dengan nilai A. Capaian ini menunjukkan konsistensi dan kualitas penyelenggaraan pelatihan yang luar biasa. Program-program ini dirancang untuk secara signifikan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur.

"Capaian ini mencerminkan kualitas penyelenggaraan pelatihan yang terstandar, kredibel, dan diakui secara nasional," ujar Audy Pangemanan. Prestasi ini membuktikan bahwa investasi serius pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur telah dilakukan. Investasi tersebut terbukti terarah, efektif, dan berkelanjutan di lingkungan Pemprov Sulut.

  • Program pelatihan probity audit.
  • Program pelatihan pemeriksaan pengadaan barang dan jasa.
  • Program pelatihan pemeriksaan keuangan daerah.
  • Program pelatihan review laporan keuangan pemerintah daerah.

Mendorong Akuntabilitas dan Integritas Pemerintahan Daerah

Prestasi yang diraih ini bukan hanya sekadar simbol penghargaan, melainkan bukti nyata. Investasi yang telah dilakukan dalam pengembangan SDM aparatur di Sulawesi Utara adalah serius dan berkelanjutan. Ini merupakan kebanggaan bersama bagi seluruh jajaran BPSDM Sulawesi Utara.

Akreditasi ini juga berfungsi sebagai motivasi yang kuat bagi para aparatur di lingkup Pemprov Sulut. Mereka didorong untuk semakin memacu kinerja demi mencapai visi Sulawesi Utara yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Audy Pangemanan juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur atas bimbingan dan arahannya.

Dengan adanya sertifikat akreditasi ini, BPSDM Sulawesi Utara memiliki tanggung jawab besar untuk terus menjaga mutu. Peningkatan profesionalisme menjadi kunci utama dalam memanfaatkan akreditasi ini sebaik-baiknya. Tujuannya adalah untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas di seluruh wilayah.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi