LIVE

Kasus Minyak Goreng, Boyamin MAKI: Hukum Seberat-beratnya Hakim & Pengacara Suap Rp60 Miliar

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menegaskan, hukuman berat wajib diberikan.

cpo
Kasus Minyak Goreng, Boyamin MAKI: Hukum Seberat-beratnya Hakim & Pengacara Suap Rp60 Miliar
Kasus Minyak Goreng, Boyamin MAKI: Hukum Seberat-beratnya Hakim & Pengacara Suap Rp60 Miliar (merdeka.com)

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mendorong agar aparat penegak hukum menjatuhkan hukuman maksimal terhadap para hakim dan pengacara yang diduga terlibat dalam praktik suap pengaturan vonis lepas dalam perkara ekspor minyak sawit mentah (CPO). Ada empat hakim dan pengacara yang terjerat dalam praktik suap itu.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menegaskan, hukuman berat wajib diberikan, mengingat pelaku adalah aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan keadilan, bukan justru menjualnya.

"Ya, bisa hukuman seumur hidup, karena nilai kerugian ini kan besar yaitu senilai uang pengganti yang hilang," katanya saat dihubungi, Senin (21/4).

Selain menuntut penegakan hukum yang tegas, Boyamin menyoroti tertutupnya Mahkamah Agung (MA) terhadap pengawasan eksternal, khususnya oleh Komisi Yudisial (KY). Menurut Boyamin, pengawasal eksternal penting untuk memberantas para mafia hukum.

"Mahkamah Agung harus membuka diri untuk Komisi Yudisial baik perilaku maupun isi putusan, tetap boleh dinilai. Sehingga kalau putusannya jelek bisa tidak diberi promosi atau ditempatkan di daerah-daerah yang terpencil,” terang Boyamin.

“Jadi ini, dalam rangka perbaikan supaya hakim-hakim nakal itu mendapat hukuman, karena selama ini kan yang diduga nakal itu kan belum dapat hukuman, bahkan malah dapat promosi dan lain sebagainya," tambahnya.

Peran KY

Dengan ketatnya pengawasan akan menimbulkan rasa takut para mafia hukum. Hal ini juga selaras dengan amanat konstitusi UUD 1945, di mana pengadilan atau hakim itu diawasi Komisi Yudisial, supaya menegakkan kebenaran dan keadilan. 

"Kalau putusannya tidak adil dan tidak benar bahkan suap masa Komisi Yudisial tidak boleh mengawasi," katanya.

Dalam perkara tersebut, empat hakim ditetapkan tersangka, yakni Mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang kini menjabat Ketua PN Jakarta Selatan Arif Nuryanta. 

Lalu, 3 majelis hakim yang menangani perkara tersebut, Djuyamto, Agam Syarief Baharudin dan Ali Muhtarom. Tersangka lainnya, panitera muda PN Jakarta Utara Wahyu Gunawan, yang ketika sidang korupsi CPO merupakan panitera di PN Jakarta Pusat. 

Lalu, Marcella Santoso dan Ariyanto, kuasa hukum dari korporasi yang berperkara, dan Kepala Tim Hukum Wilmar Group, M Syafei juga ditetapkan tersangka.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Genjot Ekonomi Baru, Danantara Sasar Konser Musik hingga Sport Tourism

{{caption}}
DPR Setujui Ribuan Motor Listrik BGN Dihibahkan ke Guru Honorer

{{caption}}
Operasional MBG Depok Berhenti Sementara, Pekerja Dapur Ikut Diliburkan

{{caption}}
Klasemen Moto3 Ceko 2026: Cemerlang di Brno, Veda Ega Pratama Didekati Rider Malaysia

{{caption}}
LRT Velodrome-Manggarai Diresmikan Agustus 2026

{{caption}}
Ibu dan Dua Anak Diduga Keracunan Susu MBG, Ini Kata Pengelola SPPG

Topik Terkait
{{caption}}
Babak Baru Penanganan Kasus Korupsi CPO, 5 Tersangka Diserahkan ke Kejari Jakpus

Pelimpahan berkas dan tersangka tersebut diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Senin (30/6).

Korupsi CPO
{{caption}}
Pengacara Penyuap Hakim hingga Rp60 M Salahgunakan Profesi, Harusnya Pembela Kebenaran bukan Pengantar Suap

Mereka terjerat kasus suap dan gratifikasi vonis lepas perkara korupsi persetujuan ekspor minyak kelapa sawit (CPO) perio 2021-2022.

Suap Hakim
{{caption}}
Beri Efek Jera, Hukum Maksimal Hakim Terima Suap Rp60 Miliar

"Tuntutan hukuman maksimal (seumur hidup/mati) bagi hakim dan pengacara korup," kata Dendi.

Suap Hakim
{{caption}}
Kasus Suap Ketua PN Jaksel, Kejagung Periksa Pegawai Pengadilan hingga Istri Hakim

Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai memeriksa pegawai pengadilan terkait kasus vonis lepas terdakwa korporasi perkara mafia minyak goreng.

Suap
{{caption}}
Hakim Djuyamto Terjerat Kasus Suap, KY Didorong Telusuri 'Mafia Peradilan'

Sejauh ini, KY telah berinisiatif menerjunkan tim untuk menelusuri dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Suap Hakim
{{caption}}
Mafia Peradilan Terbongkar, Pengamat: Wajar Publik Curiga Vonis-Vonis Hakim PN Jaksel

Kasus tersebut terkait suap impor minyak goreng dengan nilai suap mencapai Rp60 miliar.

Suap Hakim
{{caption}}
4 Hakim Ditangkap Terkait Suap, Komisi III DPR: Keberadaan Mafia Peradilan Ini Sudah Sangat Merusak

Mahkamah Agung (MA) juga diminta memperketat pengawasan internal.

Kasus Suap
{{caption}}
VIDEO: Mahkamah Agung Tanggapi Hakim Tersangka Suap Kejagung di Kasus Ekspor Minyak CPO

Respons MA soal Ketua PN Jakarta Selatan dan para hakim yang ditangkap Kejagung terkait kasus korupsi Ekspor Minyak Mentah

Ketua PN Jaksel
{{caption}}
VIDEO: Sosok 3 Tersangka Hakim Penerima Suap Rp 20 Miliar di Pengadilan Negeri Jakpus

Kejaksaan Agung kembali menangkap 3 tersangka baru, dalam kasus dugaan suap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

berita video
{{caption}}
Kelakuan 3 Hakim PN Jakpus Bagi-Bagi Duit Suap Rp22 Miliar di Pasar Baru

Mereka yang mengawal jalannya persidangan perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO)

Kasus Suap
{{caption}}
Tiga Hakim Pemberi Vonis Lepas Kasus Korupsi Minyak Goreng jadi Tersangka, Ditahan di Rutan Salemba Kejagung

Ketiga hakim ditengarai menerima suap untuk memberi vonis bebas tersangka kasus korupsi proyek minyak mentah.

hakim ditangkap kpk
{{caption}}
Berkaca dari Suap Kasasi Ronald Tannur, MAKI Minta Kejagung Awasi PK Mardani H Maming

Koordiantor MAKI Boyamin Saiman khawatir PK Mardani H Maming diwarnai suap.

Mahkamah Agung
{{caption}}
AKPSI Optimistis Kebijakan Ekspor Sawit Satu Pintu Perbaiki Tata Kelola Niaga Nasional

Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) yakin kebijakan ekspor sawit satu pintu akan mereformasi tata kelola niaga sawit, mengatasi praktik underpricing, dan meningkatkan pendapatan negara serta daerah.

akpsi
{{caption}}
SPKS Minta Pemerintah Tahan Kenaikan Harga Minyakita, Usulkan Dana BPDP untuk Subsidi

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendesak pemerintah tidak menaikkan Harga Minyakita, khawatir membebani rakyat dan petani sawit, serta mengusulkan penggunaan dana pungutan ekspor (PE) dari BPDP untuk menstabilkan harga.

bpdp
{{caption}}
Danantara Tegaskan Transparansi Tata Kelola DSI dalam Ekspor Komoditas Strategis Nasional

Danantara Indonesia memastikan transparansi tata kelola DSI, BUMN pengelola ekspor komoditas strategis, demi keberhasilan program pemerintah dan manfaat bagi pengusaha.

batu bara
{{caption}}
Mentan Tegaskan Kontribusi CPO Perkuat Ekspor Pertanian Nasional dan Kedaulatan Ekonomi

Mentan Andi Amran Sulaiman tegaskan CPO perkuat ekspor pertanian nasional. Ini sejalan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia kuasai komoditas strategisnya, termasuk kelapa sawit, demi kedaulatan.

andi amran sulaiman
{{caption}}
Pemprov Riau Minta Perusahaan Tidak Turunkan Harga TBS Sawit Riau Sepihak

Dinas Perkebunan Provinsi Riau mendesak perusahaan agar tidak menurunkan harga TBS Sawit Riau secara sepihak, menyusul anjloknya harga di sejumlah daerah. Apa penyebab penurunan ini?

cpo
{{caption}}
Mendag Tegaskan Penyesuaian HET Minyakita Tidak Terkait Implementasi B50

Menteri Perdagangan (Mendag) memastikan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita tidak ada kaitannya dengan program B50, melainkan karena kenaikan harga CPO dan biaya produksi.

biodiesel b50
{{caption}}
KPK Duga Urgensi Bisnis Jadi Motif Anak Usaha Kementerian Keuangan Suap Hakim PN Depok

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan, menyuap hakim PN Depok demi mempercepat eksekusi lahan sengketa karena pertimbangan urgensi bisnis.

integritas peradilan
{{caption}}
FOTO: Eks Ketua PN Jaksel Didakwa Terima Suap Rp 15,7 Miliar Terkait Ekspor CPO

Sidang pembacaan dakwaan eks Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta di di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

berita foto
{{caption}}
MA Jawab Kabar Beredar Hakim Eko Aryanto Dimutasi ke PN Papua Barat Buntut Vonis Ringan Harvey Moeis

Hakim Eko dimutasi menjadi hakim Pengadilan Tinggi (PT) Papua Barat.

berita update
{{caption}}
Viral Kejagung Sita Duit Rp5,5 Miliar di Kolong Kasur Hakim Ali Muhtarom, Ini Fakta di Lokasi

Ketika itu ada orang datang dan langsung melakukan penyisiran di rumah tersebut.

berita update
{{caption}}
Hakim Heru Pemberi Vonis Bebas Ronald Tannur Dituntut 12 Tahun Penjara, Kukuh Tak Akui Perbuatan

Sedangkan, dua hakim nonaktif lainnya Erintuah Damanik dan Mangapul dituntut masing-masing 9 tahun penjara

berita update
{{caption}}
Geger Mafia Peradilan: Menyuap Dianggap Lebih Murah Daripada Bayar Denda

“Jika ada hirarki antara hukum dan keadilan, saya akan selalu memilih keadilan,” ujar Todung Mulya Lubis.

berita update