LIVE

Kasus Kepala Basarnas, Pensiunan Jenderal TNI Ini Jelaskan Aturan Peradilan Militer

Pensiunan Jenderal TNI Ini Jelaskan Aturan Peradilan Militer buntut kasus Kepala Basarnas

basarnas
Kasus Kepala Basarnas, Pensiunan Jenderal TNI Ini Jelaskan Aturan Peradilan Militer
Kasus Kepala Basarnas, Pensiunan Jenderal TNI Ini Jelaskan Aturan Peradilan Militer (merdeka.com)

KPK perlu koordinasi dengan POM TNI untuk mengusut kasus suap Kepala Basarnas

Kasus Kepala Basarnas, Pensiunan Jenderal TNI Ini Jelaskan Aturan Peradilan Militer

Kasus Kepala Basarnas, Pensiunan Jenderal TNI Ini Jelaskan Aturan Peradilan Militer

Kasus Kepala Basarnas, Pensiunan Jenderal TNI Ini Jelaskan Aturan Peradilan Militer

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mendorong penegakan hukum kasus suap Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dilanjutkan.

Kasus Kepala Basarnas, Pensiunan Jenderal TNI Ini Jelaskan Aturan Peradilan Militer

Tetapi, Hasanuddin menitikberatkan bahwa proses terhadap oknum TNI aktif tetap dilakukan oleh POM TNI.

"Jadi dalam kasus KPK yang melakukan OTT terhadap anggota TNI aktif ya sah-sah saja dengan catatan penangkapan tersebut dilakukan secara spontan tanpa perencanaan. Lalu setelah penangkapan, harus langsung diserahkan ke POM TNI,"

ujar TB Hasanuddin dalam keterangannya, Sabtu (29/7).

merdeka.com

Kasus Kepala Basarnas, Pensiunan Jenderal TNI Ini Jelaskan Aturan Peradilan Militer

Menurut politikus PDIP ini, perlu koordinasi dengan POM TNI untuk melakukan penyelidikan atas kasus Henri. Hal tersebut menurut Hasanuddin sesuai perintah undang-undang.

"Proses hukum selanjutnya seperti pengembangan kasus dan juga penetapan tersangka anggota TNI aktif harus dilakukan oleh POM TNI sesuai dengan UU,"

jelas TB Hasanuddin

Aturan Peradilan Militer

Hasanuddin menjelaskan, dalam undang-undang diatur empat jenis pengadilan. Yaitu pengadilan umum, pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan agama.

Pengadilan militer tidak bisa mengadili sipil. Begitu juga pengadilan umum tidak bisa mengadili militer. Maka dari itu, anggota TNI yang terlibat dalam kasus Basarnas harus diadili di pengadilan militer.

"Anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum tidak diadili melalui Peradilan Sipil (umum) karena belum adanya perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Lalu, pasca diberlakukannya Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Peradilan Militer masih berwenang mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum. Kondisi ini dikuatkan oleh Pasal 74 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yaitu selama Undang Undang Peradilan Militer yang baru belum dibentuk maka tetap tunduk pada Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer," jelasnya.
Kasus Kepala Basarnas, Pensiunan Jenderal TNI Ini Jelaskan Aturan Peradilan Militer

Hasanuddin menjelaskan, perlu proses yang transparan dalam mengusut kasus Kepala Basarnas tersebut. Publik juga perlu tahu proses penyelidikan dari kasus itu.

"Proses hukum harus dilanjutkan dan dilakukan secara transparan dan dibuka ke publik," tandas anggota legislator dari daerah pemilihan Jabar IX ini.

Kasus Kepala Basarnas, Pensiunan Jenderal TNI Ini Jelaskan Aturan Peradilan Militer

Mabes TNI menyatakan keberatan atas penetapan Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, militer mempunyai aturan sendiri.

Penetapan tersangka seorang prajurit militer harus dilakukan oleh TNI. Tak hanya Marsekal Madya Henri, KPK turut menetapkan tersangka Letkol Adm ABC selaku Koordinator Staf Administrasi dan Kabasarnas atas dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kabasarnas.

Kasus Kepala Basarnas, Pensiunan Jenderal TNI Ini Jelaskan Aturan Peradilan Militer
"Kita dari tim Puspom TNI dengan KPK, kita rapat gelar perkara. Yang pada saat gelar perkara tersebut akan diputuskan bahwa seluruhnya yang terkait saat OTT tersebut akan ditetapkan sebagai tersangka. Karena berdasarkan alat bukti yang sudah cukup," kata Danpuspom TNI Marsekal Muda Agung Handoko saat jumpa pers, Jumat (28/7).

"Dari tim kami terus terang keberatan kalau itu ditetapkan sebagai tersangka, khususnya untuk yang militer."

"Karena kami punya ketentuan sendiri, punya aturan sendiri," kata Danpuspom TNI Marsekal Muda Agung Handoko.

Kasus Kepala Basarnas, Pensiunan Jenderal TNI Ini Jelaskan Aturan Peradilan Militer
Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Raynaldo Ghiffari Lubabah
Editor Raynaldo Ghiffari Lubabah
A
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Kebakaran Hebat Pabrik Karet di Tangerang, Tangki Kimia Diamankan

{{caption}}
Demo Lagi di Jakarta Hari Ini, Catat Lokasinya

{{caption}}
Bus Transjakarta Tabrak Separator di Cikoko, Lalu Lintas Macet

{{caption}}
HUT ke-499 Jakarta, KPID DKI Ingatkan Bahaya Disinformasi Digital

{{caption}}
HUT ke-499 Jakarta, Pramono: Jangan Pernah Kehilangan Optimisme

{{caption}}
Cerita Lengkap Pasien Meninggal karena Ambulans Terjebak Konvoi Pesilat

Topik Terkait
{{caption}}
Jokowi Evaluasi Perwira TNI Duduki Jabatan Sipil Buntut Kasus Suap Kepala Basarnas

Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.

Jokowi
{{caption}}
Puspom TNI Segera Sampaikan Status Kabasarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi

Perkara yang melibatkan kedua anggota TNI aktif tersebut telah diserahkan KPK ke Puspom TNI.

KPK
{{caption}}
Ketua KPK Firli Bicara Kepala Basarnas Tersangka: Sesuai Prosedur dan Libatkan POM TNI

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan penetapan tersangka Kepala Basarnas sudah melibatkan TNI.

Basarnas
{{caption}}
Gaduh Kabasarnas Tersangka Suap, Ini Aturan Hukum KPK Sebenarnya Bisa Tangani Korupsi di TNI

Gaduh Kabasarnas Tersangka Suap, Ini Aturan Hukum KPK Sebenarnya Bisa Tangani Korupsi di TNI

Prajurit TNI
{{caption}}
Polemik OTT Basarnas, Alexander Marwata: Itu Kekhilafan Pimpinan, Saya Tak Salahkan Penyidik

Alexander mengatakan, saat melakukan tangkap tangan, tim dari KPK sudah mendapatkan setidaknya dua alat bukti.

Kepala Basarnas Tersangka Suap
{{caption}}
Mahfud soal Kisruh KPK vs TNI: Setop Perdebatan Prosedural, Jangan Sampai Substansi Perkara Kabur

Mahfud yakin TNI akan mengganjar hukuman tegas untuk prajurit yang bersalah.

Kepala Basarnas Tersangka Suap
{{caption}}
Penjelasan Aturan Hukum Penanganan KPK di Kasus Suap Kepala Basarnas

Kalau kasus KPK menyangkut militer seharusnya diserahkan dan kerjasama dengan pihak Puspom TNI.

OTT Pejabat Basarnas
{{caption}}
FOTO: Didatangi Barisan Puspom TNI, KPK Minta Maaf dan Mengaku Khilaf usai Tetapkan Kabasarnas Tersangka

KPK meminta maaf karena tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak TNI sebelum mengumumkan keterlibatan Henri Alfandi. Simak selengkapnya!

TNI
{{caption}}
KPK Minta Maaf Kepala Basarnas Jadi Tersangka: Penyelidik Kami Khilaf

Permintaan maaf disampaikan usai Danpuspom TNI Marsda Agung Handoko mendatangi markas antirasuah.

TNI
{{caption}}
Blak-blakan TNI Keberatan KPK Tetapkan Tersangka Kabasarnas: Militer Punya Ketentuan Sendiri

"Kami aparat TNI tidak bisa menetapkan orang sipil sebagai tersangka, begitu juga harapan kami, pihak KPK juga demikian."

Kepala Basarnas Tersangka Suap
{{caption}}
Siang Ini, TNI Datangi Gedung KPK Minta Bukti Kepala Basarnas Tersangka Suap

Salah satu yang akan dibahas nanti soal harapan agar kasus Kepala Basarnas ini dilanjutkan hingga penuntutan oleh Puspom TNI.

Kasus Suap
{{caption}}
Tim SAR Intensifkan Pencarian Penumpang Poto Tano yang Lompat dari KMP

Tim SAR gabungan terus mengintensifkan Pencarian Penumpang Poto Tano, Masnah, yang dilaporkan melompat dari KMP di perairan Sumbawa, NTB. Simak detail operasi pencarian ini.

basarnas
{{caption}}
Kantor SAR Natuna Tanamkan Edukasi Keselamatan di Air Sejak Dini untuk Pelajar

Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP/SAR) Natuna aktif menanamkan kesadaran dan edukasi keselamatan di air kepada pelajar sekolah dasar, mengingat kondisi geografis Natuna yang didominasi perairan. Program ini bertujuan membekali anak-anak dengan pengeta

basarnas
{{caption}}
Tim SAR Gabungan Gencar Lakukan Pencarian Anak Tenggelam di Sungai Way Pisang Lampung Selatan

Tim SAR gabungan terus berupaya menemukan Kenji (5), anak yang diduga tenggelam di Sungai Way Pisang, Lampung Selatan, setelah terseret arus deras. Pencarian anak tenggelam di Sungai Way Pisang ini melibatkan berbagai pihak demi hasil optimal.

basarnas
{{caption}}
Pria Lansia Terseret Arus Sungai Kajuara Bone Ditemukan Meninggal Dunia

Tim SAR gabungan berhasil menemukan Saide (72), pria lansia yang terseret arus deras Sungai Kajuara Bone, dalam kondisi meninggal dunia setelah dua hari pencarian intensif.

basarnas
{{caption}}
Tim SAR Temukan Korban Kedua Terseret Ombak Pantai Ampenan, Operasi Pencarian Ditutup

Operasi pencarian korban terseret ombak Pantai Ampenan tuntas setelah tim SAR gabungan menemukan Anindita Mantika Muslim (9) dalam kondisi meninggal dunia, mengakhiri pencarian dua hari.

anindita mantika muslim
{{caption}}
Basarnas Intensifkan Pencarian Pemancing Kali Bekasi yang Terseret Arus

Tim SAR gabungan, dipimpin Basarnas, terus melakukan pencarian intensif terhadap seorang pemuda yang hilang terseret arus deras Kali Bekasi saat hendak memancing.

basarnas
{{caption}}
Fakta Baru Korupsi Basarnas: Letkol ABC Terima Dako Rp8 M dari Swasta atas Perintah Kabasarnas

TNI memeriksa sebanyak 20 orang saksi terkait kasus dugaan suap Kabasarnas

kabasarnas henri alfandi
{{caption}}
Tersangka Korupsi Truk Angkut Basarnas Belum Ditahan, KPK Tak Khawatir Barang Bukti Hilang

KPK sebelumnya menetapkan tiga tersangka kasus pengadaan truk di Basarnas.

20230816
{{caption}}
Hakim yang Pimpin Sidang Kabasarnas akan Diberi Pangkat Lokal

Hakim nantinya berpangkat setara atau lebih tinggi dari Henri Alfiandi.

basarnas
{{caption}}
TNI Ungkap Update Kasus Korupsi Kabasarnas Henri Alfiandi

Puspom TNI telah melakukan penahanan dan menjalankan pemeriksaan.

20230810
{{caption}}
KPK: Kepala Basarnas Henri Alfiandi Terima Uang Hasil Setting Proses Lelang

KPK: Kepala Basarnas Henri Alfiandi Terima Uang Hasil Setting Proses Lelang

basarnas
{{caption}}
Puspom TNI dan KPK Sita 2 Boks dan 1 Koper dari Kantor Basarnas, Ini Isinya

Puspom TNI dan KPK menggeledah kantor Basarnas selama tujuh jam.

basarnas