Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Puspom TNI Segera Sampaikan Status Kabasarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi

Puspom TNI Segera Sampaikan Status Kabasarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi

Puspom TNI Segera Sampaikan Status Kabasarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi

Perkara yang melibatkan kedua anggota TNI aktif tersebut telah diserahkan KPK ke Puspom TNI.

Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI dalam waktu dekat bakal menyampaikan hasil penanganan kasus dugaan suap pengadaan alat pendeteksi korban reruntuhan di Basarnas.

Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI dalam waktu dekat bakal menyampaikan hasil penanganan kasus dugaan suap pengadaan alat pendeteksi korban reruntuhan di Basarnas.

Dalam kasus ini, diduga telah melibatkan Kabasarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas RI, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto ke Puspom TNI.

Puspom TNI Segera Sampaikan Status Kabasarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi

"Rencana dalam waktu dekat Danpuspom TNI akan sampaikan hasilnya (status Kabasarnas). Sabar ya. Panglima TNI perintahkan segara tuntaskan," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksda TNI Julius Widjojono saat dihubungi merdeka.com, Senin (31/7).

Julius menegaskan, untuk perkara yang melibatkan kedua anggota TNI aktif tersebut telah diserahkan lembaga antirasuah ke pihaknya.

"Betul (diserahkan ke Puspom TNI kasus dan status Kabasarnas) LP hari Jumat diserahkan ke Puspom TNI," ujarnya.

Julius menegaskan, untuk perkara yang melibatkan kedua anggota TNI aktif tersebut telah diserahkan lembaga antirasuah ke pihaknya.
Puspom TNI Segera Sampaikan Status Kabasarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi

Meski sudah diserahkan ke Puspom TNI, kasus ini tetap akan diselesaikan secara bersama dengan lembaga antirasuah. Karena, memang dalam menyelesaikan perkara ini tidak bisa diselesaikan secara sendiri.

"TNI memiliki UU peradilan sendiri, demikian hal-nya KPK. Seyogyanya kasus ini diselesaikan secara bersama-sama. LP sudah diserahkan POM TNI. Maka TNI Pasti mangajak KPK untuk menuntaskan kasus ini, tidak mungkin berjalan sendiri, barang bukti ada di KPK," jelasnya.

"Harus bersama-sama, tidak bisa sendiri harus dengan KPK," pungkasnya.

Letkol Afri Budi Cahyanto Ditahan

Letkol Afri Budi Cahyanto Ditahan

Puspom TNI telah resmi melakukan penahanan terhadap Letkol Adm Afri Budi Cahyanto. Diketahui, Pamen TNI AU ini terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK pada Selasa (25/7) lalu.

"Betul banget ditahan oleh Puspom TNI," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda (Laksda) Julius Widjojono saat dihubungi merdeka.com, Kamis (27/7). Penahanan terhadap Letkol Afri Budi ini dilakukan sejak Rabu (26/7) kemarin. Dengan sudah ditahannya Letkol Afri, Julius menegaskan, pihaknya bekerja secara profesional. "Puspom TNI pasti bekerja secara profesional dengan integritas tinggi," tegasnya.

Disidang di Peradilan Militer

Disidang di Peradilan Militer

Selain itu, terkait dengan sidang yang nantinya akan dijalankan oleh Letkol Afri. Ia akan menjalaninya di Peradilan Militer.

"Betul (disidangkan di Peradilan Militer)," pungkasnya. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan seorang pejabat Basarnas dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Cilangkap, Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat Selasa (25/7). Berdasarkan informasi, pejabat Basarnas yang ditangkap yakni seorang perwira TNI AU, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto. Diketahui Letkol Afri bertugas sebagai Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kepala Basarnas. Selain Letkol Afri, tim penindakan juga mengamankan beberapa pihak swasta.

"Betul, tempat ditangkapnya para pihak di antaranya di sekitaran daerah Cilangkap dan Jatisampurna, Bekasi," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannnya, Selasa (25/7/2023). Ali mengatakan, dalam operasi senyap itu tim penindakan mengamankan sejumlah uang yang nilainya masih dalam penghitungan. "Iya ada (uang). Mengenai jumlah tentu masih akan dikonfirmasi lebih dahulu kepada pihak-pihak yang ditangkap," kata Ali kepada wartawan.

Panglima TNI Jamin Penanganan Kasus Kabasarnas oleh POM TNI Bakal Objektif
Panglima TNI Jamin Penanganan Kasus Kabasarnas oleh POM TNI Bakal Objektif

Henri ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik PUSPOM TNI sebagai pihak yang berhak menetapkan status tersangka terhadap anggota TNI aktif.

Baca Selengkapnya
Panji Gumilang Belum Tersangka, Kapolri: Butuh Kecermatan, Bukan Masalah Kecepatan
Panji Gumilang Belum Tersangka, Kapolri: Butuh Kecermatan, Bukan Masalah Kecepatan

Listyo memastikan, pada saatnya nanti Polri akan membuka ke publik terkait status hukum Panji Gumilang.

Baca Selengkapnya
Tegas, Panglima TNI Minta Paspampres Culik dan Bunuh Warga Aceh Imam Masykur Dihukum Mati!
Tegas, Panglima TNI Minta Paspampres Culik dan Bunuh Warga Aceh Imam Masykur Dihukum Mati!

Julius juga menyampaikan ketiga prajurit TNI termasuk satu anggota Paspampres Praka RM dipastikan akan dipecat dari kesatuannya.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PKS Tolak Wacana Ganjar-Anies: Tidak Tergoda, Anies Bukan Cawapres
PKS Tolak Wacana Ganjar-Anies: Tidak Tergoda, Anies Bukan Cawapres

PKS menilai apabila menduetkan Anies sebagai cawapres Ganjar aneh dan tidak sesuai keputusan Majelis Syuro.

Baca Selengkapnya
Panglima Yudo: Anggota TNI AL Penabrak Pesepeda di Sudirman Sudah Diproses Hukum
Panglima Yudo: Anggota TNI AL Penabrak Pesepeda di Sudirman Sudah Diproses Hukum

Panglima TNI Yudo menegaskan setiap prajurit TNI yang melanggar hukum, dipastikan harus menerima hukuman atas apa yang diperbuatnya.

Baca Selengkapnya
Kasau Rotasi Jabatan Panglima Koopsudnas dan Komandan Kodiklatau
Kasau Rotasi Jabatan Panglima Koopsudnas dan Komandan Kodiklatau

Jabatan Pangkoopsudnas dialihkan dari Marsdya TNI Tonny Harjono ke Marsdya TNI Tedi Rizalhadi.

Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi PDAM Makassar, Adik Mentan Syahrul YL Dituntut 11 Tahun Penjara dan Denda Rp500 Juta
Kasus Korupsi PDAM Makassar, Adik Mentan Syahrul YL Dituntut 11 Tahun Penjara dan Denda Rp500 Juta

Mantan Dirut PDAM Makassar, Haris Yasin Limpo dituntut dengan hukuman 11 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Baca Selengkapnya
Komandan Paspampres Buka Suara soal Anggota TNI Diduga Culik & Aniaya Warga Aceh
Komandan Paspampres Buka Suara soal Anggota TNI Diduga Culik & Aniaya Warga Aceh

Sebelumnya, Kabar tewasnya Imam Masykur telah dibenarkan Danpuspom TNI, Marsekal Muda Agung Handoko. Ia mengatakan saat ini kasus telah ditangani Pomdam Jaya.

Baca Selengkapnya