Isu Tunggakan Honor 132 Pegawai, Ini Kata Perumda Tirtawening Bandung

Plt Dirut Perumda Tirtawening Bandung, Tono Rusdiantono merespons isu terkait penunggakan honor 132 karyawan di perusahaannya.

Pelaksana Tugas (Plt) Dirut Perumda Tirtawening Bandung, Tono Rusdiantono merespons isu terkait penunggakan honor 132 karyawan di perusahaannya. Ia menyatakan isu tersebut tidak benar.

"Kalau gaji (honor) kami tak pernah terlambat. Gaji-gaji kami bayarkan sesuai waktu yang disepakati," katanya kepada wartawan, Rabu (30/7).

Dia menjelaskan masalah yang ada bukan tunggakan gaji karyawan, melainkan anggaran penyesuaian ihwal gaji kenaikan pangkat pegawai, kontrak dan pegawai tetap, serta penyesuaian karir di Perumda Tirtawening untuk tahun 2025. Jumlahnya senilai Rp500 juta per bulan untuk 132 orang.

Terkait penyesuaian ini, dijelaskan Tono telah diproses sejak 2024. Berdasarkan surat keputusan yang disetujui oleh jajaran direksi sebelumnya. Ada surat keputusan per 1 April 2025 yang disetujui Dirut Perumda sebelumnya. Sehingga, sampai sekarang penyesuaian itu belum terlaksana selama 4 bulan.

Tono menjabat sebagai Dirut sejak Juni 2025 lalu, menggantikan Soni Salimi. Tono mengatakan penyesuaian gaji itu akan tetap ditunaikan dan saat ini masih dalam tahap proses.

"Anggaran 2025 kan harus direncanakannya pada 2024. Untuk 132 orang ini, saya menyatakan akan diproses dan dibayarkan. Tapi melalui proses nanti Perumda Tirtawening akan melakukan perubahan rencana kerja anggaran perubahan," ujar Tono.

“Mungkin nanti berbarengan dengan penetapan anggaran perubahan, mungkin itu kan hasilnya akan sama nanti selesai akhir Agustus lah rencana perubahan anggarannya akhir Agustus atau di awal akhir Agustus,” jelasnya.

Pihaknya juga tengah menunggu perubahan anggaran terlaksana di tubuh Perumda Tirtawening sendiri, melengkapi hal-hal yang perlu dilengkapi, agar bisa penyesuaian itu dapat dibayarkan atau sebagian dahulu.

Terlebih, Tono bilang, DPRD telah mendorong Perumda Tirtawening untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pihak Perumda Tirtawening sendiri, sudah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) termasuk inspektorat.