Istana Telah Terima Draf Revisi UU TNI-Polri Pekan Lalu

Revisi UU TNI tidak akan mengurangi supremasi sipil, tetapi tetap berlandaskan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Kesepakatan itu ditetapkan dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingat I di Ruang Banggar.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa revisi RUU TNI tidak seperti yang dikhawatirkan oleh sebagian pihak.

Rakyat mengkritik sejumlah pasal krusial RUU TNI. Pembahasan RUU TNI ini, makin dikritik makin ngebut pembahasannya.

TNI menegaskan penempatan prajurit aktif di luar institusi TNI harus sesuai dengan kebutuhan nasional dan tidak mengganggu prinsip netralitas TNI.

Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menegaskan, revisi ini dikaji secara mendalam melalui Panitia Kerja (Panja).

Pembahasan revisi ini baru menyelesaikan sekitar 40 persen dari total 92 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengungkapkan, ada beberapa pasal yang menarik dalam DIM RUU TNI

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR terbuka menerima masukan dari masyarakat terkait RUU tersebut.

Draf RUU TNI itu paling utama mengatur atau menyangkut dengan masa pensiun.

DPR Ungkap Alasan Revisi UU Polri, Untuk Samakan Batas Usia Pensiun Penegak Hukum

MK kembali menggelar Sidang Lanjutan Judicial Review Undang-undang TNI di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Menurut Haripin, DPR memegang posisi penting sebagai instrumen kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata dalam sistem demokrasi.

Ia menilai aturan tersebut seharusnya dibatalkan karena tidak memiliki dasar strategis maupun administratif yang kuat.

profesionalisme militer dibangun melalui latihan tempur berkelanjutan, kesiapan operasional, pemeliharaan sistem persenjataan.

Ketiga ahli yang dihadirkan MK yakni, peneliti Muhammad Haripin, akademisi Jaleswari Pramodawardhani, serta pengamat pertahanan Kusnanto Anggoro.

Komnas Perempuan mengecam keras insiden kekerasan terhadap aktivis HAM Andrie Yunus yang disiram air keras, menegaskan tindakan ini sebagai bentuk intimidasi terhadap sikap kritis masyarakat sipil.

Jefri Nichol akhirnya mengungkapkan pendapatnya mengenai penolakan untuk turun ke jalan menentang revisi UU TNI.

Menurut Puan, jika memang ada ketidaksesuaian dalam UU TNI, barulah bisa dilakukan tindakan lebih lanjut.

Banyak orang mempertanyakan Najwa Shihab tampak diam ketika DPR RI mengesahkan revisi UU TNI yang memicu gelombang protes.

Puan menjelaskan bahwa DPR telah membahas RUU TNI sesuai mekanisme yang berlaku dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa.

Puan Maharani juga menekankan bahwa revisi UU ini tetap mengedepankan supremasi sipil.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan RUU TNI menjadi Undang-undang, meskipun ramai mendapatkan penolakan dari masyarakat sipil.