FOTO: Tok! DPR Sahkan RUU TNI Menjadi Undang-Undang, Semua Fraksi Kompak Tak Ada yang Menolak

Perubahan poin-poin penting dalam UU baru TNI itu sebelumnya dibahas pemerintah bersama DPR.

Puan menjelaskan, DPR telah membahas RUU TNI sesuai mekanisme yang berlaku dengan melibatkan partisipasi publik, termasuk mahasiswa.

Pengesahaan UU TNI yang baru diiringi dengan aksi demo

Kemudian DPR juga menyepakati terkait usia pensiun prajurit dari berbagai tingkat.

DPR RI resmi mengesahkan perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Puan menegaskan, TNI aktif hanya diperbolehkan menempati jabatan sipil di 14 kementerian/lembaga tertentu.

Salah satu pasal yang disebutkan oleh Puan yakni, Pasal 53 tentang batas usia pensiun prajurit TNI aktif.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Revisi UU TNI.

DPR RI akan mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Utut menegaskan bahwa tidak ada kendala dalam pembahasan RUU TNI.

Kesepakatan itu ditetapkan dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingat I di Ruang Banggar.

Ada dua perubahan pasal dalam rapat lanjutan Panitia Kerja (Panja) antara DPR dengan pemerintah saat membahas Revisi Undang-Undang TNI

Wakil Ketua MK Saldi Isra meminta agar DPR dan Pemerintah melengkapi bukti berupa dokumen saat pembahasan revisi Undang-undang TNI.

Muhadjir sepakat setelah revisi UU TNI disahkan, maka perlu dilakukan revisi terhadap UU Peradilan Militer

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menjelaskan tujuan utama pengesahan RUU tentang perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi UU

Prabowo menyinggung soal demo-demo yang menolak revisi UU TNI, adanya efisiensi hingga dana pendidikan dikurangi

Prabowo menegaskan RUU TNI hanya memperpanjang usia pensiun perwira tinggi

Revisi UU TNI disahkan DPR pada akhir Maret lalu dan menulai penolakan dari publik.

Pengakuan itu disampaikan Edi saat menjalani sidang di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Banyak orang mempertanyakan Najwa Shihab tampak diam ketika DPR RI mengesahkan revisi UU TNI yang memicu gelombang protes.

Pengunjuk rasa menggelar aksi di depan Gedung DPR untuk memprotes pengesahan RUU TNI.

Gerindra menilai tak ada masalah dengan menempatkan TNI aktif dijabatan sipil selama ada persetujuan dari presiden.

Pegiat demokrasi hingga aktivis HAM membacakan petisi menolak Revisi UU TNI yang menilai agenda perubahan aturan itu mengembalikan dwifungsi TNI.

Dalam UU TNI sebelumnya mengizinkan prajurit aktif menduduki 10 kementerian dan lembaga.