Rapat Revisi UU TNI

Puan Maharani juga menekankan bahwa revisi UU ini tetap mengedepankan supremasi sipil.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan RUU TNI menjadi Undang-undang, meskipun ramai mendapatkan penolakan dari masyarakat sipil.

Dari delapan fraksi di DPR, tak satu pun memberikan penolakan terhadap pengesahan RUU TNI. Namun, masing-masing fraksi memberikan catatan.

Mahasiswa menegaskan sikap mereka dengan menolak segala bentuk militerisme dalam pemerintahan sipil.