Jefri Nichol akhirnya mengungkapkan pendapatnya mengenai penolakan untuk turun ke jalan menentang revisi UU TNI.
Menurut Puan, jika memang ada ketidaksesuaian dalam UU TNI, barulah bisa dilakukan tindakan lebih lanjut.
Banyak orang mempertanyakan Najwa Shihab tampak diam ketika DPR RI mengesahkan revisi UU TNI yang memicu gelombang protes.
Puan Maharani juga menekankan bahwa revisi UU ini tetap mengedepankan supremasi sipil.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan RUU TNI menjadi Undang-undang, meskipun ramai mendapatkan penolakan dari masyarakat sipil.
Puan menjelaskan bahwa DPR telah membahas RUU TNI sesuai mekanisme yang berlaku dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa.
Puan menegaskan, TNI aktif hanya diperbolehkan menempati jabatan sipil di 14 kementerian/lembaga tertentu.
Dari delapan fraksi di DPR, tak satu pun memberikan penolakan terhadap pengesahan RUU TNI. Namun, masing-masing fraksi memberikan catatan.
Prabowo memilih untuk tidak menjawab pertanyaan soal RUU TNI dan hanya melambaikan tangan sebelum meninggalkan tempat acara.
Apakah dukungan Megawati terhadap pengesahan UU TNI menandakan sinyal PDIP akan bergabung dengan pemerintahan?
Supratman menjelaskan, Kementerian Pertahanan dan Dewan Pertahanan Nasional dihitung sebagai satu lembaga.
Supratman meminta masyarakat tidak perlu khawatir terkait isu tersebut, karena baik pemerintah maupun DPR sudah memberikan klarifikasi secara detail.
Menurut Dasco, rapat Panja Konsinyering digelar sesuai mekanisme dan tidak melanggar aturan
Rapat revisi Undang Undang TNI di hotel mewah menjadi polemik di masyarakat.
Rakyat mengkritik sejumlah pasal krusial RUU TNI. Pembahasan RUU TNI ini, makin dikritik makin ngebut pembahasannya.
KPK menggelar OTT di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Sedikitnya tiga orang dikabarkan diamankan.
KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada malam hari, tepatnya Kamis (2/7/2026).
Olly menjelaskan bahwa posisi Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan tidak bergantung pada dukungan mayoritas DPR.
Siskeudes merupakan hasil kolaborasi Kemendagri bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Ribka menilai pemenuhan pelayanan dasar bidang pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan.
