Puan Bocorkan Alasan Megawati Akhirnya Dukung Pengesahan Revisi UU TNI

Puan Maharani juga menekankan bahwa revisi UU ini tetap mengedepankan supremasi sipil.

Terkait posisi PDIP apakah mendukung atau menolak, Puan hanya meluruskan terhadap hal-hal yang tak sesuai di muatan revisi perubahan UU TNI.

MK kembali menggelar Sidang Lanjutan Judicial Review Undang-undang TNI di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Menurut Haripin, DPR memegang posisi penting sebagai instrumen kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata dalam sistem demokrasi.

Ia menilai aturan tersebut seharusnya dibatalkan karena tidak memiliki dasar strategis maupun administratif yang kuat.

profesionalisme militer dibangun melalui latihan tempur berkelanjutan, kesiapan operasional, pemeliharaan sistem persenjataan.

Ketiga ahli yang dihadirkan MK yakni, peneliti Muhammad Haripin, akademisi Jaleswari Pramodawardhani, serta pengamat pertahanan Kusnanto Anggoro.

Komnas Perempuan mengecam keras insiden kekerasan terhadap aktivis HAM Andrie Yunus yang disiram air keras, menegaskan tindakan ini sebagai bentuk intimidasi terhadap sikap kritis masyarakat sipil.

Perubahan poin-poin penting dalam UU baru TNI itu sebelumnya dibahas pemerintah bersama DPR.

Revisi UU TNI disahkan DPR pada akhir Maret lalu dan menulai penolakan dari publik.

DPR dan pemerintah sepakat usia pensiun Jenderal TNI bintang 4 dapat diperpanjang hingga 65 tahun. Perpanjangan ini diatur dalam Undang-Undang (UU) TNI baru.

Kristomei lantas dicecar akademisi mengenai netralitas saat ada prajurit ditempatkan di bidang politik

Kristomei menegaskan, UU TNI baru tidak serta merta membebaskan TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil

Puan menegaskan DPR telah memastikan tidak ada pasal yang menghidupkan kembali dwifungsi TNI. Prajurit TNI juga tetap dilarang berbisnis dan berpolitik.