Uu Tni Revisi

Puan Maharani juga menekankan bahwa revisi UU ini tetap mengedepankan supremasi sipil.

Puan menegaskan, TNI aktif hanya diperbolehkan menempati jabatan sipil di 14 kementerian/lembaga tertentu.

Dari delapan fraksi di DPR, tak satu pun memberikan penolakan terhadap pengesahan RUU TNI. Namun, masing-masing fraksi memberikan catatan.

Prabowo memilih untuk tidak menjawab pertanyaan soal RUU TNI dan hanya melambaikan tangan sebelum meninggalkan tempat acara.

Apakah dukungan Megawati terhadap pengesahan UU TNI menandakan sinyal PDIP akan bergabung dengan pemerintahan?

Revisi UU TNI tidak akan mengurangi supremasi sipil, tetapi tetap berlandaskan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Mahasiswa menegaskan sikap mereka dengan menolak segala bentuk militerisme dalam pemerintahan sipil.

Utut menegaskan bahwa tidak ada kendala dalam pembahasan RUU TNI.

Dalam kategori operasi militer selain perang, terdapat 16 poin utama, termasuk tugas TNI dalam menangani separatis dan pemberontakan bersenjata.

Supratman menjelaskan, Kementerian Pertahanan dan Dewan Pertahanan Nasional dihitung sebagai satu lembaga.