Ini Respons Puan Maharani Mahfud MD Gabung Komite Reformasi Polri

Mahfud menggambarkan suasana pertemuan tersebut berlangsung santai dan penuh keakraban.

Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD, menyatakan bahwa dirinya belum mendapatkan informasi terbaru mengenai pembentukan Komite Reformasi Polri.

Mantan Menkopolhukam Mahfud MD mengaku belum mendapat informasi terbaru terkait pembentukan Komite Reformasi Polri, meskipun telah menyatakan kesediaannya. Ada apa di balik penantian ini?

Presiden Prabowo Subianto akan melantik Komite Reformasi Polri minggu depan. Siapa saja tokoh yang digadang-gadang masuk dalam komite penting ini untuk reformasi internal Polri?

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melantik Komite Reformasi Polri pada minggu depan.

Menko Yusril Ihza Mahendra mengumumkan Komite Reformasi Polri akan diumumkan paling lambat pertengahan Oktober 2025, dengan sejumlah nama besar digadang-gadang untuk memperkuat reformasi kepolisian.

Ia menyebut, tim tersebut akan dibagi ke dalam sub kelompok yang bertugas melakukan pendataan untuk membantu Komite Reformasi Polri.

Ada sembilan orang yang bakal mengisi Komite Reformasi Polri.

Ketua DPR Puan Maharani menyambut baik pembentukan Tim Transformasi Polri yang beranggotakan 52 orang. Akankah tim ini mampu meningkatkan citra dan kinerja Polri?

Puan berharap tim yang dibentuk benar-benar membawa dampak positif dalam reformasi kelembagaan Polri.

Istana membenarkan nama mantan Menko Polhukam Mahfud Md masuk dalam bursa jajaran Tim Reformasi Kepolisian

Prasetyo mengatakan, saat ini Prabowo masih meminta kesediaan sejumlah tokoh untuk dapat bergabung di Tim Reformasi Kepolisian

Martin mengungkapkan, banyak kasus yang berkembang di daerah justru memicu keraguan publik terhadap Polri karena lemahnya ketegasan pengawasan internal.

Front Pemuda Indonesia Raya (FPIR) menyoroti langkah Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memperkuat Polri sebagai representasi sipil dan komitmen reformasi institusi.

Menurut dia, ada banyak kasus di mana polisi membekengi dan melindungi korporasi lingkungan yang jelas melanggar undang-undang.

Komite Reformasi Polri yang dipimpin Jimly Asshiddiqie tengah intensif menyerap aspirasi publik hingga 9 Desember untuk merumuskan rekomendasi perubahan kepolisian. Apa saja yang akan direformasi?

Jimly menuturkan pihaknya membuka diri untuk menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat terkait reformasi kepolisian.

Komite Percepatan Reformasi Polri akan mengadakan rapat perdana pada 10 November 2025 di Mabes Polri, dipimpin Jimly Asshiddiqie, untuk menyusun rencana kerja dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Komisi juga mengusulkan revisi Undang-Undang Polri yang akan ditindaklanjuti melalui berbagai regulasi turunan serta reformasi internal.

Prabowo menjelaskan bahwa komisi ini dibentuk untuk mengkaji kekurangan dan kelebihan institusi Polri.

Pelantikan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komite Percepatan Reformasi Polri.

Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan membenarkan dirinya akan dilantik menjadi anggota Komite Reformasi Polri.

Presiden Prabowo Subianto sudah mengantongi 9 nama Anggota Komite Reformasi Polri.

Prasetyo menjelaskan, sembilan anggota Komite Reformasi Polri berasal dari berbagai latar belakang.