Istana Jawab Kabar Eks Kapolri Jadi Anggota Komite Reformasi Polri Bentukan Prabowo

Jimly belum menjelaskan lebih jauh terkait materi agenda itu, termasuk detail pembahasan yang akan masuk ruang diskusi.

Prabowo menjelaskan bahwa komisi ini dibentuk untuk mengkaji kekurangan dan kelebihan institusi Polri.

Pelantikan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komite Percepatan Reformasi Polri.

Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan membenarkan dirinya akan dilantik menjadi anggota Komite Reformasi Polri.

Presiden Prabowo Subianto sudah mengantongi 9 nama Anggota Komite Reformasi Polri.

Presiden Prabowo Subianto akan melantik Komite Reformasi Polri minggu depan. Siapa saja tokoh yang digadang-gadang masuk dalam komite penting ini untuk reformasi internal Polri?

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melantik Komite Reformasi Polri pada minggu depan.

Menko Yusril Ihza Mahendra mengumumkan Komite Reformasi Polri akan diumumkan paling lambat pertengahan Oktober 2025, dengan sejumlah nama besar digadang-gadang untuk memperkuat reformasi kepolisian.

Komite Reformasi Polri akan beroperasi sebagai badan ad hoc dan memiliki masa kerja selama enam bulan.

Komite Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo Subianto sendiri masih belum dibahas lebih lanjut.

Ada sembilan orang yang bakal mengisi Komite Reformasi Polri.

Saat ini Prabowo masih meminta kesediaan sejumlah tokoh untuk dapat bergabung di Tim Reformasi Kepolisian. Tidak terkecuali kepada Mahfud Md.

Menurut dia, ada banyak kasus di mana polisi membekengi dan melindungi korporasi lingkungan yang jelas melanggar undang-undang.

Ketua Komite Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menyatakan Komite dan Tim Transformasi Polri akan bersinergi membahas perbaikan institusi kepolisian.

Saat ditanya, Mahfud mengaku dirinya hanya disuruh datang ke Istana pada Jumat sore ini.

Martin mengungkapkan, banyak kasus yang berkembang di daerah justru memicu keraguan publik terhadap Polri karena lemahnya ketegasan pengawasan internal.

Front Pemuda Indonesia Raya (FPIR) menyoroti langkah Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memperkuat Polri sebagai representasi sipil dan komitmen reformasi institusi.

Komite Reformasi Polri yang dipimpin Jimly Asshiddiqie tengah intensif menyerap aspirasi publik hingga 9 Desember untuk merumuskan rekomendasi perubahan kepolisian. Apa saja yang akan direformasi?

Jimly menuturkan pihaknya membuka diri untuk menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat terkait reformasi kepolisian.

Komite Percepatan Reformasi Polri akan mengadakan rapat perdana pada 10 November 2025 di Mabes Polri, dipimpin Jimly Asshiddiqie, untuk menyusun rencana kerja dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD, menyatakan bahwa dirinya belum mendapatkan informasi terbaru mengenai pembentukan Komite Reformasi Polri.