52 Anggota Tim Transformasi Polri Dibentuk, Ketua DPR Puan Maharani Harap Citra Institusi Meningkat

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyuarakan harapannya terhadap pembentukan Tim Transformasi Polri. Puan berharap tim baru ini dapat secara signifikan meningkatkan citra dan kinerja institusi kepolisian di mata publik.

Tim yang baru dibentuk ini diharapkan mampu melakukan reformasi komprehensif di tubuh Polri. Hal ini guna membantu kepolisian memperbaiki citra publik serta performa mereka dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengonfirmasi pembentukan Tim Transformasi Polri melalui surat perintah yang ditandatangani pada 17 September. Tim ini bertugas mendukung upaya reformasi yang lebih luas di seluruh institusi kepolisian, sejalan dengan rencana pemerintah.

Puan Maharani menekankan pentingnya reformasi menyeluruh dalam tubuh Polri. "Ini harapan kami bahwa tim transformasi ini akan benar-benar mampu mereformasi Polri secara komprehensif, membantu polisi dalam meningkatkan citra publik dan kinerjanya," ujar Puan di Jakarta pada Senin.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menjelaskan bahwa pembentukan tim internal ini merupakan bagian dari evaluasi program yang telah dilaksanakan. Tim ini akan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, baik dari segi operasional, instrumen, maupun pengawasan.

Reformasi yang dilakukan mencakup semua aspek yang menjadi sorotan publik. Polri senantiasa terbuka terhadap perbaikan, memastikan bahwa setiap masukan dan kritik menjadi landasan untuk peningkatan berkelanjutan.

Tim Transformasi Polri beranggotakan 52 personel, terdiri dari perwira senior dan menengah. Tim ini dipimpin oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Polri Komjen Chryshnanda Dwilaksana, menunjukkan keseriusan dalam upaya reformasi.

Listyo Sigit Prabowo memaparkan bahwa tim tersebut akan mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Caranya adalah dengan mengumpulkan masukan, saran, dan kritik dari masyarakat serta para ahli di berbagai bidang.

"Kami terus bergerak menuju reformasi untuk mengatasi area yang perlu diperbaiki, baik dari segi operasi, instrumen, maupun pengawasan. Reformasi kami mencakup semua aspek di bawah pengawasan publik. Kami selalu terbuka untuk perbaikan," tegas Kapolri.

Di tengah tekanan publik yang meningkat untuk perombakan menyeluruh Polri, pemerintah telah mengumumkan rencana pembentukan Komisi Reformasi Polri. Presiden Prabowo Subianto diharapkan akan segera memformalkan komisi ini melalui keputusan presiden.

Pada tanggal 17 September, Presiden Prabowo juga melantik mantan Wakil Kepala Polri Ahmad Dofiri sebagai penasihat khususnya untuk keamanan publik dan reformasi kepolisian. Penunjukan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung perbaikan institusi kepolisian.

Setelah dilantik, Ahmad Dofiri menyatakan akan segera memulai penyusunan struktur komisi nasional tersebut. Upaya ini diharapkan dapat bersinergi dengan Tim Transformasi Polri dalam mewujudkan institusi kepolisian yang lebih profesional dan terpercaya.

Sumber: AntaraNews