Indonesia Peringkat Kedua TBC Global, Mendagri: Penanggulangan TBC Butuh Kolaborasi Pusat-Daerah Kuat

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tegaskan penanggulangan TBC di Indonesia, yang menempati peringkat kedua global, harus melibatkan kolaborasi solid pusat-daerah. Mengapa ini krusial?

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya kolaborasi solid antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya penanggulangan tuberkulosis (TBC) di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam Forum 8 Gubernur Penuntasan Tuberkolosis (TBC) yang dihadiri oleh delapan provinsi dengan beban kasus TBC tinggi. Langkah ini dianggap krusial mengingat Indonesia menempati peringkat kedua kasus TBC terbanyak di dunia setelah India.

Tito Karnavian menggarisbawahi bahwa keberhasilan penanganan TBC sangat bergantung pada sinergi yang kuat dari berbagai pihak. Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2 TB) yang dipimpin oleh Kepala Daerah menjadi langkah awal yang harus segera direalisasikan. Tim ini akan diperkuat dengan Surat Keputusan (SK) resmi guna memastikan aksi nyata di lapangan dapat berjalan efektif.

Selain itu, setiap daerah diwajibkan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) yang terukur dan jelas sebagai panduan. RAD ini akan memfasilitasi implementasi program penanggulangan TBC secara terintegrasi di semua level pemerintahan. Koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi fondasi utama untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan penyakit menular ini.

Pentingnya Tim dan Rencana Aksi Daerah (RAD)

Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2 TB) yang dikomandoi oleh Kepala Daerah adalah prioritas utama. Tim ini harus memiliki Surat Keputusan (SK) yang sah agar memiliki kekuatan hukum dan operasional yang memadai. SK tersebut akan mendorong implementasi program penanggulangan TBC secara lebih efektif di tingkat lokal.

"Selanjutnya, setiap daerah harus menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) yang jelas dan terukur. RAD ini akan menjadi panduan bagi daerah untuk melaksanakan program-program penanggulangan TBC secara efektif, dengan langkah-langkah yang terintegrasi di semua level pemerintahan," kata Tito. Tanpa adanya tim dan RAD yang solid, upaya penanggulangan TBC di tingkat daerah berpotensi terhambat dan kurang optimal.

Koordinasi yang erat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi faktor penentu kesuksesan program. Sinergi ini memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dirancang dapat diimplementasikan secara merata dan tepat sasaran. Pendekatan ini diharapkan mampu mempercepat penurunan angka kasus TBC di seluruh wilayah Indonesia.

Desentralisasi dan Tantangan Distribusi Dokter Spesialis

Epidemiolog dari Universitas Airlangga, Windhu Purnomo, mengapresiasi fokus Kementerian Dalam Negeri terhadap penanggulangan TBC dan distribusi dokter spesialis. Menurut Windhu, penanggulangan TBC memerlukan pendekatan desentralisasi, di mana pemerintah daerah diberikan peran lebih besar dalam implementasi program. Hal ini penting mengingat masalah kesehatan seringkali terhenti di tingkat daerah.

"TBC adalah masalah kesehatan yang sangat besar di negara kita. Dengan Mendagri yang terlibat aktif, mendorong pemda untuk turun tangan, kita bisa mulai melihat solusi yang lebih terdesentralisasi," ujar Windhu. Ia menambahkan bahwa tanpa pengawasan langsung dari pusat, banyak pemerintah daerah mungkin kurang bersemangat menangani masalah ini, sehingga keterlibatan Mendagri adalah kesempatan untuk sistem kesehatan yang lebih merata.

Windhu juga menyoroti program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di RSUD yang diinisiasi Mendagri. Meskipun program ini menawarkan solusi untuk distribusi dokter spesialis, ia menilai pendidikan berbasis magang rumah sakit cenderung menghasilkan dokter terampil namun mungkin kurang mendalam dalam dasar keilmuan medis. Ini menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan kualitas.

"Namun, meskipun ini bukan solusi sempurna, PPDS di RSUD bisa memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah dengan menambah jumlah dokter spesialis. Ini juga memungkinkan RSUD untuk naik tipe, meningkatkan kualitas rumah sakit dan pelayanan di daerah," tambah Windhu, mengakui potensi positif dari program tersebut.

Memastikan Kualitas Dokter dan Peran Fakultas Kedokteran

Untuk memastikan kualitas dokter yang dihasilkan melalui program PPDS di RSUD, Windhu Purnomo menekankan pentingnya kerja sama antara pusat dan daerah. Kolaborasi ini krusial, khususnya dalam membuka fakultas kedokteran yang dapat mengimbangi program PPDS dan menjamin standar pendidikan yang lebih baik. Kualitas dokter spesialis sangat bergantung pada dasar keilmuan yang kuat.

"Untuk mencetak dokter spesialis berkualitas, daerah perlu memiliki fakultas kedokteran yang mendukung. Jika hanya mengandalkan rumah sakit, kualitas peserta PPDS bisa bervariasi dan itu bisa berdampak buruk. Dokter spesialis harus terampil sekaligus memiliki dasar keilmuan yang kuat," jelas Windhu. Keberadaan fakultas kedokteran akan memberikan landasan akademik yang kokoh bagi para calon dokter spesialis.

Meskipun ada tantangan, Windhu menilai langkah Mendagri untuk menginisiasi PPDS di RSUD adalah upaya yang patut dicoba dan dievaluasi secara berkala. Program ini memberikan kesempatan bagi daerah untuk memperoleh dokter spesialis, sekaligus meningkatkan tipe rumah sakit. Pada akhirnya, hal ini diharapkan dapat memperkuat layanan kesehatan di daerah secara keseluruhan, terutama dalam penanggulangan TBC.

Sumber: AntaraNews